4 Tantangan Besar RI untuk Mengendalikan Inflasi

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo memaparkan 4 tantangan yang harus dihadapi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Tantangan tersebut mau tidak mau harus dihadapi mengingat sasaran inflasi ke depan akan semakin rendah, hingga mencapai 3 persen plus minus 1 persen pada 2020-2021.

"Capaian inflasi yang tinggi ini untuk membawa Indonesia dalam kinerja inflasi sebanding dengan negara-negara tetangga maka kita perlu memperhatikan sejumlah tantangan pengendalian inflasi yang masih mengemuka ke depan," kata Perry dalam acara Rakornas TPID 2018, di Grand Sahid, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Adapun empat tantangan tersebut, pertama terkait bagaimana cara untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian, konektivitas serta proses pembebasan lahan di daerah.

"Program pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur pertanian maupun infrastruktur distribusi pangan perlu diberdayakan lebih lanjut di daerah termasuk dengan mengoptimalkan Alokasi Dana Desa 2018," ujarnya.

Kedua, mengenai bagaimana meningkatkan kerjasama perdagangan antar daerah sehingga perbedaan inflasi antar daerah, antar wilayah di Indonesia semakin menurun.

"Inisiasi berbagai cara melakukan kerjasama perdagangan dalam rangka pengelolaan stok pangan antarwaktu perlu terus ditingkatkan," kata dia.

Tantangan ketiga adalah bagaimana memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkuat ketersediaan data dan informasi pangan.

Dalam konteks ini penguatan akurasi data produksi dan stok pangan menjadi prioritas utama untuk mendukung efektivitas perumusan kebijakan. Keempat, adalah bagaimana memperkuat sinyal di antara kebijakan pusat dan daerah.

Hal ini sangat penting mengingat kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintah pusat perlu didukung pemerintah daerah agar semakin bermanfaat bagi rakyat.

"Bangun Desa bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga akan mendukung berbagai upaya di bidang ini untuk meningkatkan produksi pangan antara lain melalui pengembangan klaster ketahanan pangan di seluruh wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia," jelas dia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah lebih rajin turun ke lapangan untuk mengecek langsung kondisi stok pangan di wilayahnya. Hal itu dilakukan agar inflasi terjaga.

"Dilihat betul. Kita ini sering terjebak dalam rutinitas yang administratif tanda tangan. Kebijakan tanda tangan, tapi lapangannya tidak sering dipantau. Tolong lihat angka-angka inflasinya naik atau turun. Bupati, wali kota sama, harus seperti ini kalau ingin rakyat menikmati harga yang terkendali. Jangan inflasi sudah tinggi enggak ngerti, duduk manis di kantor," ujar Jokowi, saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Oleh karena itu, Jokowi meminta para kepala daerah lebih aktif menjaga pasokan pangan di wilayahnya masing-masing agar inflasi dapat terus terjaga di level rendah. Dalam tiga tahun terakhir, realisasi inflasi dijaga pada rentang rata-rata di level 3,35 persen pada 2015, 30,02 persen pada 2016, dan 3,61 persen pada 2017.

"Saya melihat hasil ini sudah baik. Tapi kita ingin sekali target kita semakin tahun semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah. Tolong betul-betul kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota yang berkaitan dengan pasokan. Terutama yang berkaitan dengan pangan," ujar dia saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (26/7/2018).

‎Jokowi menuturkan, selama ini ketersediaan pasokan pangan selalu menjadi masalah yang pada akhirnya berdampak pada inflasi di daerah. Padahal, jika ada koordinasi yang baik, daerah yang kekurangan pasokan bisa disuplai dari daerah yang mengalami suplus.

‎"Problemnya di mana pasokan atau distribusi atau infrastruktur yang jelek semua harus tahu. Pasokan kalau kurang misalnya beras, tahu berasnya kurang, cek provinsi mana yang surplus. Misalnya Jawa Timur, bel Gubernur Jawa Timur untuk kirim misalnya ke yang kurang di provinsi mana,” ujar dia.

"Yang surplus di Sulawesi Selatan bel, telepon gubernur Sulawesi Selatan. Kalau telepon kurang mantap datangi. Paling terbang satu jam, satu setengah jam kirim beras ke provinsi saya," kata dia.