Menko Darmin: Devisa Tidak Masuk, Ekonomi Bocor

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu mengumpulkan seluruh pengusaha untuk membicarakan kondisi terkini ekonomi Indonesia.

Salah satu agenda pertemuan adalah mengajak pengusaha membawa masuk devisa hasil ekspor (DHE) ke Indonesia, yang selama ini baru sekitar 81 persen yang kembali ke dalam negeri.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dalam kaidah ekonomi devisa yang tidak di bawa masuk ke dalam negeri dikenal dengan ekonomi bocor. "Dalam kaidah ekonomi kalau devisanya tidak masuk itu bocor. Ekonominya bocor," ujarnya di Hotel Arya Duta, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Dia mengatakan, efek tidak masuknya seluruh DHE akan mengurangi cadangan devisa di bank sentral dan mengurangi kemampuan penambahan uang beredar. Sebab, uang beredar akan bertambah apabila valas dimasukkan ke dalam negeri.

"Sehingga satu mengurangi cadangan devisa juga mengurangi kemampuan penambahan uang beredar. Karena tambahan uang beredar itu akan langsung kalau valasnya masuk," jelas Darmin.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, jika devisa masuk 100 persen ke Bank Indonesia (BI) akan menambah cadangan devisa. Namun hal ini tidak selamanya berdampak bagi perbankan dalam negeri.

"Apa jeleknya, bank kalau menerima valas dari dunia usaha dibuat dalam tabungan. Dia enggak berani pinjamkan, apalagi hanya giro, besok dia ambil itu duit, namanya juga punya dia. Kalau dia ambil ada aturan secara moneter namanya nett open position, Anda hanya boleh melampaui sekian atau di-punish, ya dia nggak pinjamkan, ya dia taruh di Frankfurt, di Singapura, di Hong Kong, bunganya paling 0,8 dan 0, 7 mungkin 0.6 persen," pungkas Darmin.

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Pemerintah mengandalkan tiga sektor dalam upaya menghemat devisa. Ketiga hal itu adalah implementasi biodiesel 20 (B20), penghematan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), dan sektor jasa pariwisata.

"Itu utama di sektor itu. Jadi kelapa sawit kemudian, kalau sektor lain tentu dari dmo (domestic market obligation), dari selain kelapa sawit, tentu kemudian jasa dan produksi lain untuk ekspor," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto kepada wartawan usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/7/2018) seperti dikutip dari laman Setkab.

Terkait implementasi B20, Airlangga menuturkan, yang dimaksudkan adalah untuk non-public service obligation (PSO) karena PSO sebenarnya sudah berlaku.

"Jadi ini tentu yang menjadi catatan dan mendapatkan konfirmasi bahwa seluruh sektor yang PSO maupun non PSO tidak ada hambatan teknis untuk pelaksanaan. Tinggal perusahaan-perusahaan yang melakukan distribusi BBM yang perlu dipersiapkan untuk itu," kata Airlangga.

Aturan mengenai penerapan B20 untuk non-PSO, lanjut Airlangga, saat ini diselesaikan. Namun, ia membantah jika hal itu dilaksanakan pada Kamis pekan ini. Hal itu karena Kamis ini baru aka nada pernyataan kesiapan dari industri otomotif maupun alat berat. Selain itu, Airlangga menyampaikan diharapkan para distributor BBM ataupun yang menjual ini sudah bisa sediakan biodiesel 20 persen.

Mengenai tingkat komponen dalam negeri (TKN), Airlangga mengatakan, pemerintah melihat di beberapa sektor industri yaitu sektor terutama terkait dengan hulu migas dan juga terkait PLN.

"Jadi dua sektor itu yang nanti akan didorong. Salah satu yang perlu dipersiapkan adalah keppres karena tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres)," kata Airlangga.

Namun, Airlangga enggan sebutkan berapa ketentuan TKDN yang akan diberlakukan. Ia mengingatkan, ini tidak sama dengan otomotif karena lebih kepada pembelian pemerintah dalam proyek-proyek pemerintah.

Dari TKDN ini saja, Airlangga berharap ada penghematan USD 2 juta. Sementara dari biodiesel diharapkan ada penghematan USD 5,6 juta per tahun.