Bertemu MPR, Sri Mulyani Bahas Soal Struktur Pimpinan Baru

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memenuhi undangan rapat dengan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara III, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta pada Senin ini. 

Dari agenda yang diterima, rapat dimulai pukul 11.00 WIB. Namun, rapat tersebut berlangsung secara tertutup. Pantauan merdeka.com, Sri Mulyani keluar sekitar pukul 12.00 WIB dengan didampingi oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.

"Kami membahas untuk kebutuhan anggaran MPR dalam rangka tambahan pimpinan baru tahun 2018 dan tahun depan untuk 2019 sesuai dengan beberapa aktivitas dan stuktur baru," ujar Sri Mulyani usai melakukan rapat dengan MPR di Kompleks Gedung DPR, Senin (20/8).

Sementara itu, saat disinggung terkait adanya pembahasan mengenai utang dalam rapat yang digelar bersama MPR, dirinya justru menegaskan bahwa rapat itu adalah mengenai masalah anggaran MPR.

"(Tadi terkait utang itu ya?) Enggak. Ini anggaranya mereka," imbuhnya.

Meski demikian, Sri Mulyani tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah besaran anggaran yang akan dibutuhkan oleh MPR nantinya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 5 persen pada 2019. Namun kebijakan tersebut dinilai penuh dengan nuasa politik mengingat tahun depan akan berlangsung Pemilihan Presiden (Pilpres).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, wajar saja jika ada pihak yang mengkaitkan kenaikan gaji PNS dengan politik. 

Ini karena dalam beberapa tahun terakhir gaji pokok para abdi negara ini tidak mengalami kenaikan. "Ya karena sudah empat tahun enggak ada kenaikan gaji dan ini adalah gaji pokok. Menurut saya sih wajar saja," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/8/2018).

Sementara untuk tunjangan, lanjut dia, besarannya akan ditentukan berdasarkan kinerja dari masing-masing PNS. "Tunjangan nanti ditentukan kinerjanya," ungkap dia.

Terkait dengan potensi meningkatnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat kebijakan ini, Sri Mulyani menyatakan anggaran dalam APBN memang digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan negara, termasuk gaji PNS. "APBN kan memang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara," tandas dia.