Cerita Sri Mulyani Saat Diminta Pengusaha Tak Gencar Pungut Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengaku kerap mendapat keluhan dari para pelaku usaha terkait dengan pungutan pajak. Apalagi, pemerintah sendiri menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.781 triliun pada tahun ini.

Dengan target tersebut, mau tidak mau adan tambahan pajak yang harus dikejar.

"Saya mendengar "Ibu, mbok ya jangan kencang-kencang memungut pajak!," kata Sri Mulyani dalam acara Kadin Entrepreneurship Forum 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta Rabu (27/2).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, upaya pemerintah dalam mengejar target pajak tersebut juga bukan semata-mata untuk membuat para pelaku usaha takut. Melainkan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Dia mencontohkan, dengan adanya tax amnesty atau penghapusan pajak saat ini, justru menjadi keuntungan lebih bagi para pelaku usaha.

Sebab, para pelaku usaha diberikan kesempatan melaporkan penghasilannya dan membayar pajak secara sukarela dengan memberikan insentif.

"Sekarang sudah amnesti "Bu, jangan dikejar-kejar!" oh saya nggak ngejar. Kan kalau sudah amnesti bapak atau ibu sudah jujur. "Tapi ibu masih nyari-nyari" berarti masih ada yang disembunyikan?," pungkas Sri Mulyani

Sumber: Merdeka.com

Reporter: Dwi Aditya Putra

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku geram melihat banyak pengusaha perikanan tangkap yang tak jujur melaporkan hasil lautnya. Hal ini menghambat Indonesia menjadi negara dengan tata kelolaan ikan yang baik.

"Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) marah kepada saya, kok pajak perikanan masih kecil? Ya ibu kejarlah mereka (pengusaha). Tapi datanya tenyata nggak ada. Ya kan Ibu Menkeu ngambek sama saya," ujarnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Dia menjelaskan, pengusaha banyak yang mengecilkan laporan angka hasil penangkapan lautnya. Padahal menurutnya pemerintah sudah optimal menjaga kedaulatan perairan RI dengan melarang kapal asing untuk melaut didalam negeri.

"KKP butuh laporan yang benar sehingga ini bisa mencerminkan hasil kerjanya Indonesia terkait pengelolaan tangkap yang benar. Saya besar dan kecil itu di laut, saya tak punya kapal tangkap ikan namun saya mengerti permasalahan ini. Jadi tolonglah buaya jangan dikadalin," jelasnya.

Dia menambahkan, faktanya masih banyak pengusaha perikanan yang berusaha menutupi perolehan hasil tangkapan lautnya. Ini menyebabkan kesehjateraan nelayan belum tersebar semerata.

"Stok ikan pertahun 2016 sudah 12,5 juta ton. Ekspor Indonesia juga naik karena tangkapan juga naik. Kedaulatan juga di-support penuh dengan turunnya Perpres 44 tahun 2016 dimana Presiden berdaulat menjaga laut Indonesia untuk modal dalam negeri, pengusaha dalam negeri, kapal dalam negeri, dan ABK dalam negeri. Kurang apa pemerintah?" tandasnya.