Sertifikasi 16 Ribu Tenaga Kerja Konstruksi, Menteri PUPR Ingin Tingkatkan Kualitas Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menyerahkan sertifikat kepada 16 ribu tenaga kerja konstruksi. Acara penyerahan sertifikasi akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa siang (12/3/2019).

Pada kesempatan tersebut hadir pula sejumlah menteri, salah satunya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, yang mengaku bangga atas sumbangsih tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

"Saya bangga dengan kalian semua pekerja Indonesia. Berbagai menteri nanti akan mengantarkan saudara sekalian untuk di sertifikasi guna meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia di masa depan seperti program pemerintah sekarang ini," tutur dia.

Proses sertifikasi ini menurut Basuki, memang sejalan dengan program pemerintah di sektor infrastruktur pada 2019, yang juga dibarengi dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelakunya.

"Saya bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja infrastruktur kita pasti membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan ahli yang berdampak pada kualitas infrastruktur kita," seru Basuki.

"Ini jadi indikasi dan perhatian pak Presiden (Jokowi) terhadap pembangunan SDM. Beliau ingin memulai tenaga kerja SDM yang premium. Kalau SDM konstruksinya luar biasa, pasti hasilnya akan lebih luar biasa," ia menambahkan.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksikompeten dan bersertifikat melalui program sertifikasi.

Menurut data, jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat baru sekitar 500 ribu dari 8,1 juta tenaga kerja konstruksi.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, akan terus melanjutkan percepatan program sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi Indonesia pada 2019.

Program pelatihan dan sertifikasi diselenggarakan bekerjasama dengan berbagai pihak mulai dari perguruan tinggi, asosiasi perusahaan konstruksi, BUMN konstruksi, dan juga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

"Kita memasuki era kompetisi. Dalam era kompetisi ini, bukan proteksi yang dikedepankan, tapi kompetensi, khususnya di bidang konstruksi. Kita tidak mungkin menahan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Untuk memenangkan kompetisi, kita harus lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik," kata dia lewat keterangan tertulis, Minggu (27/1/2019).

Untuk meningkatkan ketepatan data tenaga kerja konstruksi, Kementerian PUPR menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yaya Supriyatna dan Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Gunawan di Jakarta, Jumat 25 Januari 2019.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin menyatakan, dengan ada sinkronisasi data antara Ditjen Bina Konstruksi dengan Ditjen Dukcapil, permasalahan yang terjadi selama ini dalam proses verifikasi, validasi dan pemutakhiran data peserta pelatihan/uji sertifikasi kompetensi konstruksi  dapat diminimalisir.

Dia menambahkan, data kependudukan juga akan menyempurnakan sistem informasi tenaga kerja konstruksi (Dayanaker) yang dikelola oleh Ditjen Bina Konstruksi yang menyajikan data tenaga kerja konstruksi tenaga ahli dan tenaga terampil yang sudah dilatih dan memiliki sertifikat kompetensi.

Sehingga Sistem Dayanaker menjadi acuan bagi semua penyedia jasa dalam mempekerjakan tenaga kerja konstruksi.

"Bila kita sudah memiliki data yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan akurasinya, maka akan memudahkan pembuat kebijakan dalam menetapkan standar remunerasi pekerja. Selain itu menyusun kebijakan pembangunan konstruksi yang lebih holistik," ungkap Syarif. 

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yaya Supriyatna menambahkan, masalah yang terjadi di lapangan di antaranya data dukung yang disampaikan dalam proses sertifikasi tidak sesuai dengan data diri tenaga kerja. 

"Hal ini membuat proses sertifikasi menjadi berjalan lebih lama dikarenakan harus dilakukan verifikasi manual dengan waktu sekitar enam hari. Dengan adanya kerja sama pemanfaatan data kependudukan, proses verifikasi akan lebih cepat dalam hitungan jam," ujar dia.

Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Sertifikat diterbitkan oleh Lembaga yakni LPJK yang mendapatkan kewenangan dari Menteri PUPR untuk melakukan proses sertifikasi dan registrasi.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Gunawan menyampaikan, melalui kerja sama ini pihaknya akan memberikan hak akses data catatan sipil kepada Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR. 

"Jadi yang kami berikan bukan berupa data keseluruhan catatan sipil, karena aturannya tidak memperbolehkan. Kami hanya memberikan hak akses untuk keperluan terbatas, dalam hal ini data yang diperlukan untuk verifikasi data tenaga kerja konstruksi melalui data NIK," ujar Gunawan.

 Saksikan video pilihan di bawah ini: