Pertarungan 3 Srikandi di Pilkada Jatim, Tekad Risma & Luluk Rebut Posisi Khofifah

Tantangan RI Jadi Negara Berpenghasilan Menengah Atas

Pemerintah tengah mengkaji tantangan yang akan dihadapi.

oleh Ayu Lestari Wahyu Puranidhi diperbarui 07 Mar 2019, 13:35 WIB

Diterbitkan 07 Mar 2019, 13:35 WIB

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia ingin mendorong Indonesia naik level dari 'middle income country' menjadi 'middle income upper country'.

Ini berarti pendapatan di Indonesia akan lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, saat ini pemerintah tengah mengkaji seluruh tantangan yang akan dihadapi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, nantinya sumber daya manusia (SDM) akan lebih dtitingkatkan lagi mutunya. Ini dilakukan dari perbaikan strategi pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial, termasuk training tenaga kerja.

Namun, hal-hal seperti ini akan lebih lanjut dibahas di tahap awap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2020. Namun sifatnya masih arahan, belum sampai ke detilnya.

Sementara itu untuk meningkatkan produktivitas dari sisi pembangunan yaitu inovasi dan daya saing. Pemerintah akan membahas infrastruktur yang telah dibangun selama ini apakah telah sesuai dan industri manufaktur yang seperti apa yang harusnya ada.

Saat ditanya mengenai materi pembahasan dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Sri Mulyani menuturkan, peningkatan sektor manufaktur ini dilakukan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang.

"Ini bisa menjawab persoalan seperti neraca pembayaran, defisit eksternal balance kita, dan juga dari sisi kemampuan untuk ekspor dan investasi," ujar dia.

Selanjutnya

Jokowi Bicara Perkembangan Fintech di IMF-Bank Dunia 2018

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menkeu Sri Mulyani (kiri) dan Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim (kanan) dalam Bali Fintech Agenda IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Nantinya akan ditetapkan bagaimana kebijakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dapat mendukung tema-tema tersebut serta dapat menjawab semua tantangan yang ada.

Selain itu, demografi menjadi tantangan ketiga yang harus dapat teratasi. Karena demografi Indonesia masih begitu muda dan perlu perhatian untuk pendidikan, kesehatan, dan training yang seperti apa.

Sri Mulyani juga menambahkan, semua ini masih merupakan brainstorming awal guna mendapatkan arahan dari Presiden, Wakil Presiden, serta Kabinet mengenai hal apa yang harus diperhatikan dan dipersiapkan untuk memperkuat fondasi Indonesia pada 2020.

Sementara itu, untuk makro dalam APBN 2020, Sri Mulyani mengatakan, ini masih berada dalam range yang akan dibahas dalam sidang kabinet selanjutnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓