KEIN: Kurikulum Harus Bisa Menyesuaikan dengan Era Industri 4.0

Revolusi industri 4.0 menuntut sumberdaya manusia berpendidikan tinggi (high education).

oleh Bawono Yadika diperbarui 16 Mar 2019, 19:09 WIB
Diterbitkan 16 Mar 2019, 19:09 WIB
Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Soetrisno Bachir (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Soetrisno Bachir (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kurikulum perguruan tinggi harus menyesuaikan peluang dan tantangan revolusi industri ke-4 (4.0). Penyesuaiannya ini akan membentuk lulusan yang kompeten, berpengetahuan (knowledge), berketerampilan (skill), serta bersikap (attitude).

Demikian disampaikan Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir dihadapan mahasiswa STIKES Muhammadiyah Ciamis dan generasi milenial Muhammadiyah, hari Sabtu (16/3/2019).

"Kita harus mendesain kembali kurikulum terutama perguruan tinggi untuk menyesuaikan era industri 4.0," kata Soetrisno.

Revolusi industri 4.0 menuntut sumberdaya manusia berpendidikan tinggi (high education). Pemahaman pendidikan tinggi di sini adalah pada kurikulum dan jenjang pendidikannya.

Dalam kurikulumnya bukan hanya membentuk SDM berketerampilan tinggi, tetapi juga kafa'ah, himmah, dan amanah. SDM yang seperti ini akan mengelola potensi alam menjadi bernilai tinggi, tetapi dengan pendekatan tanpa merusak alam.

"Belakangan ini kita mengenal ekonomi syariah, yang salah satu penekannya adalah menjaga keseimbangan alam, maka kita masukan nilai-nilai ekonomi syariah pada kurikulum," kata Soetrisno.

Ketua KEIN yang berlatar belakang pengusaha ini menjelaskan Indonesia lebih mengenal ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan maupun ekonomi syariah memiliki persamaan mendasar dalam mengelola alam, yaitu menjaga kelestarian alam sehingga menciptakan pembangunan berkelanjutan.

Dalam hal jenjang pendidikan, mayoritas pekerja masih dominan lulusan SMP ke bawah dengan porsi 60% dan sekolah menengah 27,5%. Lulusan perguruan tinggi hanya 12%.

"Kita harus melakukan percepatan akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi masyarakat," kata dia.

Ketua KEIN mengapresiasi gerakan Muhammadiyah yang aktif mendirikan perguruan tinggi di berbagai daerah, bahkan hingga kabupaten. Hal ini akan mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang dibutuhkan industri.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Bangun Vokasi di 2019, Menko Darmin Bakal Reformasi Kurikulum

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution saat menjadi pembicara dalam acara Bincang Ekonomi di Liputan6.com di SCTV Tower, Jakarta, Kamis (2/3). (Liputan6.com/Fatkhur Rozaq)

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menghadiri seminar outlook perekonomian Indonesia 2019. Seminar ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyampaikan rencana pembangunan ekonomi yang akan dilakukan tahun ini.

Darmin mengatakan, pemerintah tahun ini akan fokus melakukan pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi. Sebab, selama empat tahun terakhir pemerintah telah fokus mendorong pembangunan infrastruktur.

"2019 kita akan lengkapi supply side kalau tadinya kita fokus betul ke infrastruktur. Tahun 2019 kita akan fokus kepada peningkatan kualitas manusianya. Terutama yang namanya pendidikan dan pelatihan vokasi," ujar dia di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (8/1/2019). 

Pendidikan vokasi akan dimulai dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan cara mereformasi secara besar-besaran kurikulum dan keterlibatan industri. Selain SMK, politeknik dan balai latihan kerja juga akan dilibatkan.

"Semua rancangan-rancangan pendidikan vokasi ini sudah tuntas dan roadmap sudah ada. Maka itu nantinya akan di jelaskan ke publik. Intinya kalau mau bersaing infrastruktur harus baik logsitik harus baik, SDM baik baru kita punya basis cukup untuk daya saing," tuturnya.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut melanjutkan, peningkatan daya saing melalui vokasi ini merupakan program jangka menengah ke depan. Jangka pendek fokus pemerintah adalah mendorong ekspornya.

"Ada infrastruktur, pendidikan vokasi dan OSS untuk perwujudan yang paling akhir dari prosedur berusaha di Indonesia kemudian ada fasilitas perpajakan semua nya dikombinasikan itu adalah daya saing," ungkapnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya