PLN Pastikan Penyaluran Subsidi Tepat Sasaran di NTT

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) memastikan subsidi listrik di Nusa Tenggara Timur (NTT) diberikan secara tepat sasaran, dengan memadankan Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebanyak tiga kali, yaitu pada 2016, 2017 dan 2019.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Ignatius Rendroyoko mengatakan, PLN berhasil menyelesaikan 100 persen pemadanan data  sebanyak 43.113 pelanggan. 

"Pasukan Transaksi Energi dan hampir seluruh pegawai PLN UIW NTT turut membantu pelaksanaan survei," kata Rendroyoko, di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Pada proses pemadanan data TNP2K, PLN bertugas mencocokan data Basis Data Terpadu dengan identitas pelanggan PLN. Hal ini bertujuan memastikan rumah tangga penerima subsidi benar–benar berhak menerima sesuai data terpadu.

"Pemadanan ini juga dilakukan dalam rangka pemuktahiran (updating) data terpadu oleh Kemensos dan TNP2K," ungkapnya.

Rendroyoko menambahkan, saat ini PLN menggunakan data terpadu yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2016, selanjutnya akan diperbarui menjadi data terpadu Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 71 Tahun 2018.

Senior Manager Pemasaran dan PP (Pelayanan Pelanggan) UIW NTT, Andhoko Soeyono mengungkapkan, proses pemadanan data dimulai dengan survei pertama tahap pemilahan data. Pada tahap itu dilakukan pemilahan wilayah, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa.

Pemilahan provinsi dilakukan oleh Unit Induk, untuk kabupaten oleh Unit Pelaksanan Pelayanan Pelanggan (UP3) dan untuk kecamatan dan desa dilakukan oleh Unit Layanan Pelanggan (ULP).

Pemilahan ini bertujuan memastikan wilayah tersebut masuk dalam unit masing-masing. Setelah pemilahan, unit wajib mencetak dan menandatangani berita acara pemilahan data.

Tahapan selanjutnya adalah pencetakan data, yakni formulir survei yang dibawa ke lokasi. Proses pencetakan dilakukan di ULP, per lokasi (Desa), dan kemudian diberikan ke petugas dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima.

Setelah dicetak dan diserahkan ke petugas, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan survei. Petugas datang ke lokasi sesuai alamat dan mendata sesuai dengan isi formulir.

"Sampai dengan 15 Maret 2019, seluruh ULP di bawah PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur sudah menyelesaikan survei TNP2K, sehingga target yang diberikan dapat tercapai secara jumlah dan waktu. Selanjutnya akan dilakukan sampling backcheck dari PLN Pusat untuk memastikan data yang di-input sudah sesuai. Terima kasih kepada semua Tim TNP2K 2019 PLN NTT, dari Unit Induk, UP3 dan ULP atas kerja kerasnya, sehingga pekerjaan mulia ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu," ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah dan PT PLN (persero) terus berupaya memberikan penyambungan listrik gratis untuk masyarakat miskin. Program tersebut didanai dari Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan,‎ pemasangan listrik gratis merupakan bentuk penyaluran subsidi ke rakyat miskin yang tidak mampu memasang listrik. Adapun biaya penyambungan tersebut sebesar Rp 1 juta.

"Sebagian APBN murni yang berikan subsidi ke rumah tangga miskin, yang tidak mampu membayar ongkos pemasangan pertama," kata Sri Mulyani saat menghadiri program ‎Sinergi Untuk Rakyat, di Desa Sindangsari, Kabupaten Serang, Banten, Jumat 15 Maret 2019.

Menurut Sri Mulyani, program tersebut akan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun karena anggaran tersebut tidak cukup maka juga akan dimodali dari tanggung jawab sosial BUMN.

"Dari keseluruhan program listrik nasional yang dilakukan Kementerian ESDM bersama dengan kementerian BUMN dan PLN, kita gunakan seluruh sumber daya," tuturnya.

Sri Mulyani mengungkapkan, program pemasangan listrik gratis terus dilaksanakan, untuk mengejar pemerataan kelistrikan (elektrifikasi) di seluruh Indonesia.

"Agar program 100 persen elektrifikasi bisa tercapai," tandasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: