Indef Minta Pemerintah Prioritaskan UMKM

Liputan6.com, Jakarta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai memiliki porsi yang cukup besar untuk mendorong ekonomi Indonesia. Meski demikian, saat ini UMKM masih dinilai belum menjadi prioritas pemerintah.

"UMKM kita terbesar, terbanyak kalah terus. Yang terbesar, tapi justru produktivitas terendah. Kalau terbesar harusnya prioritas," ujar Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati saat memberi paparan dalam diskusi 100 Ekonom Perempuan, di Century Park, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Enny mengatakan, selama ini pemerintah hanya menjadikan UMKM sebagai bahan pembahasan namun tak memberikan treatment agar mengalami kemajuan. Padahal, semua pihak sudah sepakat UMKM dapat menjadi kekuatan ekonomi Indonesia.

"Kalau semua menyadari ini bisa merubah wajah ekonomi kita. Bagaimana kita punya prioritas untuk ini. Research panjang tidak ada perubahan yang merubah kekuatan besar ini menjadi kekuatan ekonomi kita," jelasnya.

Data Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) ada beberapa permasalahan pengembangan UMKM. Beberapa di antaranya pemasaran, perolehan bahan baku, keterampilan dan perizinan. Hingga kini baru perizinan yang mulai membaik, sementara aspek lainnya masih menjadi masalah.

"Kalau data terakhir INDEF interview sebetulnya, peran atau kontribusi persoalan permodalan tidak dominan lagi, sudah di bawah 50 persen. Justru yang menguat sekarang persoalan akses pemasaran," jelas Enny.

Ke depan, perlu adanya pendampingan termasuk dari sisi permodalan dan pemasaran produk terhadap UMKM agar bisa menghasilkan dan memasarkan produk.

"Mereka yang diberikan dana bergulir tidak bisa untuk UMKM itu tapi mereka harus didampingi untuk manajemen dilatih tata kelolanya aspek pengemasannya," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno meminta pemerintah terutama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri agar aktif memberikan informasi terkait negara-negara yang menjadi pasar ekspor Indonesia.

Hal ini, dikatakan akan sangat membantu para eksportir untuk lebih mengenal pasarnya, seperti produk yang diminati negara bersangkutan.

"Dari sisi Kemenlu kita juga butuh informasi dari negara tujuan. Misalnya barang apa saja 10 barang terbesar yang mereka impor," kata dia, di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Informasi berikut yang tidak kalah penting adalah terkait bea masuk. Pengetahuan mengenai bea masuk suatu negara akan membantu eksportir dalam membuat perhitungan bisnisnya.

"Kedua bea masuk dan non tariff barrier negara itu yang diberlakukan pada negara lain, kalau barang kita dibeli harus tahu jadi berapa. Ini tugas Kementerian Perdagangan memberitahukan kita," jelas dia.

"Eksportir itu memang harus memiliki jiwa nekat. Kita harus memilih produk yang kita bisa kuasai dengan harga yang kompetitif dan negara mana yang kita tuju," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com