Belanja Pakai Kartu BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat Diskon

Liputan6.com, Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan terus berinovasi dalam memberikan manfaat tambahan bagi para pesertanya. 

Salah satunya melalui program diskon harga yang rutin dilakukan untuk pembelian barang atau jasa.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan, hingga kini secara total pihaknya telah menggandeng sekitar 1.000 merchant dalam program diskon ini.

Merchant-merchant tersebut pun beragam mulai dari makanan dan minuman, tempat rekreasi hingga hotel.

"Kita kolaborasi bagaimana bisa memberikan manfaat tambahan bagi peserta. Kita bekerja sama dengan merchant-merchant untuk memberikan diskon. Merchant-nya beragam, ada hotel, makanan, food and beverage dan lain-lain. Sekarang kurang lebih ada 1.000 merchant yang kita sudah kerja sama," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di SCTV Tower, Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Dia mengungkapkan, merchant yang digandeng oleh BPJS Ketenagakerjaan ini bukan hanya yang berada di kota-kota besar saja, tetapi juga di daerah. Diskon yang ditawarkan pun beragam pada setiap merchant.‎

"Kita instruksikan kepada jajaran kami untuk menjalin kerja sama dengan merchant di daerah untuk memberikan diskon khusus kepada pemegang kartu atau peserta BPJS Ketenagakerjaan. Diskonnya ada yang sampai 40 persen," kata dia.

Untuk bisa mendapatkan diskon, peserta BPJS Ketenagakerjaan cukup menunjukkan kartu kepesertaan saat melakukan transaksi di merchant yang bersangkutan.

Untuk mengetahui merchant yang sedang memberikan diskon, peserta jaminan sosial ini bisa mengeceknya di website BPJS Ketenagakerjaan atau melalui aplikasi BPJSTKU.

"Umumnya merchant akan memasang stiker (jika sedang memberikan diskon), atau bisa cek di aplikasi kita. Misalnya ke suatu kota, di sana bisa lihat hotel mana yang bisa ada diskon," tandas dia.

Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan contact centre baru, yaitu 175. Layanan masyarakat baru ini menggantikan Care Contact Center 1500910.

Hadir dalam peluncuran layanan masyarakat baru ini yaitu Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dan pejabat lainnya.

"Selamat buat BPJS Ketenagakerjaan, dengan layanan baru yang mudah diingat ini harapannya bisa memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan atau konsultasi," terang Hanif di Balai Kartini, Rabu, 10 April 2019.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menuturkan, layanan baru ini bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan kecepatan layanan dan menangani keluhan pelanggan. 

Kini Layanan Masyarakat 175 Tanya BPJS TK menjadi satu-satunya kanal informasi terintegrasi dari BPJS Ketenagakerjaan menyusul diberlakukannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Indonesia. 

"Sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan layanan kepada peserta kami, dengan adanya peralihan dari nomor Contact Center yang lama, layanan pelanggan melalui Layanan Masyarakat 175 Tanya BPJSTK ini kami pastikan akan tetap berjalan normal seperti biasa," tegas Agus.

Aturan peralihan nomor layanan pelanggan ini berdasarkan Surat Penetapan dari Menkominfo RI Nomor 053/TEL.05.05/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Penetapan Kode Akses Pusat Layanan Masyarakat.

"Angka 175 adalah angka yang cukup mudah untuk diingat karena hanya terdiri dari 3 digit. Kami berharap dapat terus memberikan layanan terbaik bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan selalu meningkatkan kapasitas layanan agar dapat memenuhi ekspektasi peserta," pungkas Agus.(Yas)

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus memetakan kebutuhan tenaga kerja pada sektor industri di Indonesia. Salah satu upayanya yakni menjalin kerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyampaikan, kolaborasi ini dibangun lantaran pihaknya ingin mendapatkan data seputar kebutuhan para tenaga kerja di perusahaan Tanah Air.

"Hari ini kita tandatangani kerjasama dengan Pusat Studi Apindo untuk penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk pemberian informasi kebutuhan tenaga kerja," tutur dia di Institut BPJS Ketenagakerjaan, Bogor, Rabu 13 Maret 2019.

Di lain sisi, ia mengatakan, pihaknya telah memiliki data ketersediaan tenaga kerja dengan berbagai keahlian pada sektor industri nasional.

Adapun BPJS Ketenagakerjaan sendiri pada tahun ini akan mengeluarkan anggaran Rp 294 miliar untuk membuat program pelatihan vokasional (vocational training) yang bisa diikuti 20 ribu orang.

Agus menjelaskan, program pelatihan ini ditujukan bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaanuntuk berbagai kategori, seperti yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), habis kontrak, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang hendak bekerja di kampung halamannya, hingga yang punya keterbatasan fisik atau disabilitas.

"Jadi memang yang kita utamakan adalah peserta kita dulu. Ini kan sudah ada peserta kita. Peserta kita ada yang keluar nih, karena PHK, sakit, dan sebagainya. Ini mereka akan kita latih," paparnya.

Pelatihan tersebut dikatakannya bakal diberikan dalam bentuk job shifting, yakni dengan mempelajari keahlian baru pada sektor industri lain sehingga kemampuan kerjanya bertambah.

"Misalnya, ada pekerja atau peserta kita yang mengalami PHK di bidang industri A. Sementara ada industri B yang bisa menyerap. Mereka harus dilatih kembali keahliannya. Kita berikan training ini, dan harapan kita bisa terserap," ujar Agus.