Usul Rudiantara agar Peserta BPJS TK Bertambah, Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengusulkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mem-branding ulang pemasarannya.

Hal ini menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Rudiantara menuturkan, jumlah pekerja di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 120 juta orang. Namun, di sisi lain jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan baru sekitar 50 juta orang.

"Saran saya cari brand yang mudah dikenal. Kenapa harus tulis BPJS Ketenagakerjaan. Mngkin secara legal benar tapi secara marketing susah," kata Rudiantara di Balai Kartini, Rabu (10/4/2019).

Dia menuturkan, fokus BPJS Ketenagakerjaan adalah soal pemberian jaminan keselamatan kerja. Dengan demikian, branding yang diinginkan harus tetap sesuai dengan core bisnis perusahaan.

Tidak hanya itu, untuk meningkatkan jumlah kepesertaan, Rudiantara juga mengusulkan sistem layanan harus bersifat jemput bola.

Dia mencontohkan, layanan jemput bola tersebut dengan secara konsiaten melaporkan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) setiap bulan.  Penyampaian saldo ini sendiri bisa dilakukan dalam bentuk SMS ataupun melalui email masing-masing peserta.

"Atau kalau punya aplikasi, bisa ditambahkan layanannya di situ. Jadi tidak harus peserta itu ke kantor BPJS Ketenagakerjaan," tegasnya.

"Dengan berinvestasi di teknologi saya kira lebih murah jika dibandingkan harus beli reader e-KTP yang satu unitnya Rp 9 juta. Itu akan lebih boros," pungkas Rudiantara. (Yas)

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan contact centre baru, yaitu 175. Layanan masyarakat baru ini menggantikan Care Contact Center 1500910.

Hadir dalam peluncuran layanan masyarakat baru ini yaitu Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dan pejabat lainnya.

"Selamat buat BPJS Ketenagakerjaan, dengan layanan baru yang mudah diingat ini harapannya bisa memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan atau konsultasi," terang Hanif di Balai Kartini, Rabu (10/4/2019).

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menuturkan, layanan baru ini bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan kecepatan layanan dan menangani keluhan pelanggan. 

Kini Layanan Masyarakat 175 Tanya BPJSTK menjadi satu-satunya kanal informasi terintegrasi dari BPJS Ketenagakerjaan menyusul diberlakukannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Indonesia. 

"Sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan layanan kepada peserta kami, dengan adanya peralihan dari nomor Contact Center yang lama, layanan pelanggan melalui Layanan Masyarakat 175 Tanya BPJSTK ini kami pastikan akan tetap berjalan normal seperti biasa," tegas Agus.

Aturan peralihan nomor layanan pelanggan ini berdasarkan Surat Penetapan dari Menkominfo RI Nomor 053/TEL.05.05/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Penetapan Kode Akses Pusat Layanan Masyarakat.

"Angka 175 adalah angka yang cukup mudah untuk diingat karena hanya terdiri dari 3 digit. Kami berharap dapat terus memberikan layanan terbaik bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan selalu meningkatkan kapasitas layanan agar dapat memenuhi ekspektasi peserta," pungkas Agus.

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus memetakan kebutuhan tenaga kerja pada sektor industri di Indonesia. Salah satu upayanya yakni menjalin kerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyampaikan, kolaborasi ini dibangun lantaran pihaknya ingin mendapatkan data seputar kebutuhan para tenaga kerja di perusahaan Tanah Air.

"Hari ini kita tandatangani kerjasama dengan Pusat Studi Apindo untuk penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk pemberian informasi kebutuhan tenaga kerja," tutur dia di Institut BPJS Ketenagakerjaan, Bogor, Rabu 13 Maret 2019.

Di lain sisi, ia mengatakan, pihaknya telah memiliki data ketersediaan tenaga kerja dengan berbagai keahlian pada sektor industri nasional.

Adapun BPJS Ketenagakerjaan sendiri pada tahun ini akan mengeluarkan anggaran Rp 294 miliar untuk membuat program pelatihan vokasional (vocational training) yang bisa diikuti 20 ribu orang.

Agus menjelaskan, program pelatihan ini ditujukan bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaanuntuk berbagai kategori, seperti yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), habis kontrak, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang hendak bekerja di kampung halamannya, hingga yang punya keterbatasan fisik atau disabilitas.

"Jadi memang yang kita utamakan adalah peserta kita dulu. Ini kan sudah ada peserta kita. Peserta kita ada yang keluar nih, karena PHK, sakit, dan sebagainya. Ini mereka akan kita latih," paparnya.

Pelatihan tersebut dikatakannya bakal diberikan dalam bentuk job shifting, yakni dengan mempelajari keahlian baru pada sektor industri lain sehingga kemampuan kerjanya bertambah.

"Misalnya, ada pekerja atau peserta kita yang mengalami PHK di bidang industri A. Sementara ada industri B yang bisa menyerap. Mereka harus dilatih kembali keahliannya. Kita berikan training ini, dan harapan kita bisa terserap," ujar Agus.