Apindo: Pengusaha Jangan Mangkir Bayar Lembur Pegawai yang Kerja Saat Pilpres

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Apindo, Anne Patricia Susanto, mengingatkan para pengusaha yang meminta para buruhnya kembali bekerja usai mencoblos agar membayar uang lembur.

"Semua pekerja kita minta ambil hak pilihnya. kan TPS juga buka jam 7 pagi, bagi pekerja yang harus bekerja, tentu saja ada normatifnya seperti lembur dan sebagainya," kata dia, di acara acara Indonesia Industrial Summit 2019 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (16/4/2019).

Meskipun demikian, dia mengakui terdapat sejumlah industri yang tidak bisa menghentikan produksi, seperti Industri mesin besar. Sebab dapat menyebabkan kerugian.

Karena itu, lanjut Anne, pengusaha biasanya harus mengatur jam masuk karyawan sehingga para pekerja dapat menjalan hak mereka untuk mencoblos.

"Mereka sudah melakukan pengaturan agar pekerjanya bisa gunakan hak pilihnya, kan TPS buka jam 7 pagi sampai jam 13, jadi bisa ada shift," jelas Anne.

"Kalau mereka minta pekerjanya kembali ke pabrik setelah lakukan hak pilih, mereka harus bayar (lembur)," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Pemerintah telah menetapkan hari pemungutan suara atau Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 pada Rabu, 17 April besok sebagai Hari Libur Nasional. Itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam SE ini, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menyatakan pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan hak pilihnya.

"Apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut pekerja atau buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya," jelasnya. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pun menegaskan, para pekerja atau buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima saat dipekerjakan pada hari libur resmi.

"Wajib," tegas Kasubdit Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat Pengupahan Kemenaker, Franky Watratan, kepada Liputan6.com, Selasa (16/4/2019). Menurut dia, aturan itu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kesimpulannya, walaupun tetap dipekerjakan pada hari pemilu, pekerja tetap diberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya sebagai WN (Warga Negara) yang baik untuk memilih. Karena hal tersebut adalah tugas negara yg dilindungi UU," tutur dia.