Jokowi Ingin Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,6 Persen pada 2020

Liputan6.com, Bogor - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Bogor pada Selasa (23/4/2019). Agenda utamanya adalah pembahasan anggaran dan fokus kerja pada 2020.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani usai rapat mengatakan ada beberapa target yang akan ditetapkan untuk 2020, terutama dalam hal makro ekonomi. Salah satu soal target pertumbuhan ekonomi.

Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani mengatakan, target pertumbuhan ekonomi yang akan disasar adalah kisaran 5,3-5,6 persen.

"Untuk awal ini kita berasumsi pertumbuhan ekonomi akan berkisar 5,3-5,6 persen, namun Presiden berharap kita bisa pacu sampai 5,6 persen," kata Sri Mulyani di Istana Bogor, Selasa pekan ini.

Selain itu, asumsi dasar soal inflasi, akan ditetapkan di kisaran 2-4 persen dan suku bunga kisaran 5-5,3 persen.

Sementara untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Sri Mulyani menyampaikan pada 2020 akan berada di kisaran 14.000.

* Ikuti Hitung Cepat atau Quick Count Hasil Pilpres 2019 dan Pemilu 2019 di sini

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Mengenai harga minyak dunia, dalam rapat tersebut asumsi awal untuk 2020 yaitu USD 60-70 per barelnya.

"Kalau dari sisi pertumbuhan komposisi agregrat demand tentu masih akan tetap konsumsi ada di sekitar 5,2 persen," tambah Sri Mulyani.

Kemudian dalam hal investasi, pada 2020 diharapkan tumbuh mendekati pertumbuhan ekonomi (5,6 persen).

Meski begitu, Jokowi berharap bisa mendekati 7,5 persen. Untuk pertumbuhan ekspor diperkirakan tetap memiliki momentum tumbuh di sekitar 7 persen dengan impor tetap terjaga di 6 persen.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri kabinet kerja di Istana Merdeka, Jakarta. Adapun rapat kali ini membahas mengenai ketersediaan anggaran dan pagu indikatif tahun 2020.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, dalam ratas tersebut lebih banyak membahas mengenai postur Rencana Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (RAPBN) pada 2020.

"Jadi kalau untuk makro asumsinya waktu itu kita masih menyampaikan dalam bentuk range dan kita memberikan sekarang dalam bentuk point estimate. Tapi itu nanti saya sampaikan kalau sudah ke DPR ya," katanya saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 April 2019.

Sri Mulyani mengatakan dalam menyusun APBN 2020 tentu saja dilakukan dengan cermat dan penuh kehati-hatian. "Karena ini kan periode baru, jadi biasanya berdasarkan undang-undang keuangan negara dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain walaupun apapun hasil KPU-nya, ini adalah suatu skenario base line," tutur dia.

Dalam ratas ini, kata Sri Mulyani, pemerintah memulai dengan menyusun garis dasar anggaran secara keseluruhan. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan yang sifatnya prioritas dengan asumsi program di bidang sumber daya manusia (SDM).

"Kemudian infrastruktur tetap akan jalan dan pembangunan di daerah bencana, itu semuanya masuk. Jadi fokus kita tadi bagaimana koordinasi dan konsolidasi program-program pemerintah dan kementerian lembaga agar anggaran tidak tumpang tindih dan juga dampaknya lebih positif," kata Sri Mulyani.

Di samping itu, untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan belanja, Sri Mulyani juga menggambarkan pendapatan negara dan hibah pada 2020 ditargetkan mencapai 13,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Perhitungan ini mencakup penerimaan perpajakan, PNBP migas, dan PNBP pertambangan umum.

"Kira kira pertumbuhan basis penerimaannya ada di kisaran antara 10-13.5 persen. Jadi kita lihat penerimaan nonmigas, kita juga lihat dari PNBP terutama juga asumsi harga minyak dan kurs tentu akan sangat berubah. Finalnya nanti kita lihat dalam proposal ke DPR bulan Mei," pungkasnya.