Indonesia Masih Minim Tampungan Air

Dalam kurun 2015-2019 pemerintah menargetkan pembangunan 65 bendungan, dimana sebanyak 49 diantaranya merupakan bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 30 Apr 2019, 13:00 WIB
Diterbitkan 30 Apr 2019, 13:00 WIB
(Foto: Dok Kementerian PUPR)
Pembangunan embung oleh Kementerian PUPR (Foto: Dok Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan tampungan dan suplai air, diantaranya melalui pembangunan 65 bendungan, embung, revitalisasi danau dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Pembangunan tampungan air di berbagai daerah di Indonesia akan terus dilanjutkan untuk mencapai Visium Kementerian PUPR Tahun 2030, yakni rasio tampungan air terhadap jumlah penduduk bisa mencapai sebesar 120 meter kubik per kapita per tahun atau meningkat dari saat ini baru mencapai 50 meter kubik per kapita per tahun.

Adapun rasio tampungan air di Tanah Air saat ini terhitung masih kecil, atau hanya satu tingkat di atas Ethiopia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam kurun 2015-2019 pemerintah menargetkan pembangunan 65 bendungan, dimana sebanyak 49 diantaranya merupakan bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan. Hingga 2018, sebanyak 55 dari 65 bendungan sudah dalam tahap konstruksi, dimana 14 bendungan sudah rampung atau dalam tahap penyelesaian akhir konstruksi.

"Indonesia masih membutuhkan banyak bendungan. Jika dibandingankan dengan Korea yang luasnya setara dengan Jawa Tengah ada ribuan, China puluhan ribu bendungan. Bendungan kita baru 231 buat ditambah 65 buat. Baru 296 bendungan yang baru bisa mengairi 20 persen dari irigasi kita," jelas dia, Selasa (30/4/2019).

Dengan kondisi tersebut, ungkap Basuki, para ahli bendungan Indonesia harus lebih maju dalam merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara bendungan, serta mengantisipasi ancaman terhadap bendungan seperti risiko gempa bumi hingga perubahan iklim ekstrim.

"Adanya program pembangunan bendungan, semakin mengasah intellectual exercise kita tentang proses membangun bendungan-bendungan itu," urainya.

Oleh karenanya, ia pun mengimbau, tanggung jawab dan tantangan Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB) dalam pembangunan bendungan di Indonesia sangat besar. Salah satunya dalam menyiapkan SDM bendungan yang lebih tangguh, inovatif, dan tanggap terhadap ancaman bencana, baik di lokasi bendungan maupun lingkungan sekitarnya.

"Saya mengajak para generasi muda ahli bendungan besar yang tergabung dalam KNI-BB untuk memanfaatkan pembangunan 65 bendungan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi," seru dia.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Potensi Air

(Foto: Dok Kementerian PUPR)
Pembangunan embung oleh Kementerian PUPR (Foto: Dok Kementerian PUPR)

Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian PUPR, potensi air di Indonesia cukup tinggi yakni sebesar 2,7 triliun m3 per tahun. Dari volume tersebut, 691 miliar m3 per tahun merupakan air yang bisa dimanfaatkan dimana sudah kelola dan dimanfaatkan sebanyak 222 miliar m3 per tahun untuk berbagai keperluan seperti kebutuhan rumah tangga, peternakan, perikanan dan irigasi.

"Namun potensi sebesar itu, keberadaannya tidak sesuai dengan ruang dan waktu, sehingga kita membutuhkan tampungan-tampungan air. Dengan begitu pada saat musim hujan air ditampung untuk dimanfaatkan musim kemarau. Itulah gunanya bendungan dan embung atau situ untuk penampungan air," sela Basuki.

Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi selaku Ketua Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar (KNI-BB) menambahkan, dalam mencapai visium 2030 diperlukan peningkatan sumber daya manusia (SDM), Iptek, kerja keras, dan inovasi melalui program dan proses yang terencana, serta arah kebijakan dan tujuan yang jelas.

 


Kompetensi SDM

Embung Doho Wonogiri
Sejumlah pejabat dari Coca-Cola Foundation, Yayasan Obor Tani, Pemkab Wonogiri sedang berbincang di pinggir Embung Doho.(Liputan6.com/Fajar Abrori)

Ke depan, kata Hari Suprayogi, KNI-BB akan terus meningkatkan kompetensi SDM melalui sertifikasi keahlian bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan menyelenggarakan pembinaan teknis bekerja sama dengan BPSDM dan sejumlah universitas di Indonesia.

"KNI-BB telah berkembang, saat ini jumlah anggota 1.858 orang. Dari jumlah tersebut, yang telah memiliki SKA sampai 1 Maret 2019 sebanyak 1.014 orang atau 54 persen telah memiliki SKA," ujar Hari Suprayogi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya