Ini Untungnya Tinggal di Ibu Kota Baru

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tengah melakukan kajian untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Jawa. Nantinya, ibu kota yang baru akan dibangun dengan konsep yang lebih ramah terhadap penduduknya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, ibu kota baru yang akan dibangun nanti mengusung tiga konsep utama, yaitu smart, green dan beautiful. Ketiga konsep tersebut tentunya akan memanjakan penduduk yang tinggal di ibu kota baru nantinya.

"Kita ingin mendesain kota ini smart, green, beautiful dan didesain dari awal sesuai dengan kebutuhan dasar dari penduduknya. Jadi kita ingin nantinya semua warga yang tinggal di situ (ibukota baru), bisa tinggal di liveable city," ujar dia saat wawancara khusus dengan Liputan6.com di Jakarta.

Menurut Bambang, selama ini pada para pekerja khususnya pegawai negeri sipil (PNS) di instansi pemerintah pusat tinggal jauh dari kantornya. Rumah PNS tersebut mayoritas berada di kota sekitar Jakarta seperti Bekasi, Depok, Bogor dan Tangerang, sedangkan mereka berkantor di sekitar Jakarta Pusat.

"Itu karena kemacetan dan angkutan umum belum ideal, maka butuh sejam atau dua jam bahkan satu arah untuk berangkatnya dan nanti juga pulangnya. Jadi kalau 1 jam berangkat, total 2 jam . Kalau ada yang 1,5 jam sampai 2 jam, bayangkan 2 jam sampai 4 jam dihabiskan hanya di jalan, dan ini sangat tidak bagus untuk quality of life dan tidak bagus untuk kesehatan kita juga. Karena kita hidup hanya di transportasi," jelas dia.

Sedangkan jika tinggal di ibu kota baru nanti, PNS ‎akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Pasalnya, hunian yang dibangun untuk para PNS ini tidak akan jauh dari instansi pemerintah tempatnya bekerja.

"Dengan ibu kota baru nanti di mana akses jauh lebih mudah dari kantor ke rumah atau sebaliknya , jaraknya pendek saja mungkin 15 menit sampai 20 menit sehingga kita punya quality of life lebih banyak. Bisa bertemu keluarga lebih sering, bisa melakukan olahraga. Dan yang penting hidup di liveable city yang polusinya juga kita harapkan minimal karena kita ingin di sana semuanya energi terbarukan," tandas dia.

Pemerintah memutuskan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke lokasi lain di luar Jawa. Lantas di mana lokasi yang akan menjadi ibu kota baru tersebut.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk kepastian lokasi dari ibu kota baru belum bisa diungkapkan pada saat ini. Sebab penetapannya akan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau bocoran (lokasi) tidak mungkin, nanti Presiden yang akan putuskan berdasarkan kajian akhir yang akan kami sampaikan," ujar dia saat berbincang khusus dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Dia menjelaskan, saat ini Kementerian PPN/Bappenas tengah mengkaji secara lengkap terkait kebutuhan akan pembangunan ibu kota baru dan lokasi yang cocok.

"Kami masih melengkapi kajian ini terutama untuk detail mengenai kondisi tanah, air yang sangat penting untuk kehidupan sebuah kota," lanjut dia.

Namun yang jelas nantinya, lanjut Bambang, ibu kota baru akan berlokasi di tengah Indonesia. Salah satu yang menjadi pilihannya yaitu wilayah Kalimantan.

"Tapi yang menjadi kisi-kisi adalah mengenai kriteria lokasi, kalau bisa lebih ke tengahnya Indonesia. Karena itulah salah satu idenya ke Kalimantan yang lebih menggambarkan wilayah tengah dari Indonesia," tandas dia.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke wilayah lain di luar Jawa. Pemindahan tersebut bukan hanya lantaran ingin mengurangi beban Jakarta atau sebagai upaya pemerataan pembangunan, tetapi juga ada alasan sejarahnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, aspek sejarah memang menjadi salah satu alasan pemerintah ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke tempat lain.

"Kalau saya meihat urgensinya dari beberapa aspek, pertama aspek historis bahwa Jakarta menjadi ibu kota karena kita memang melanjutkan ibu kota dari pemerintahan kolonial Belanda," ujar dia saat berbincang khusus dengan Liputan6.com di Jakarta, seperti ditulis Rabu, 29 Mei 2019.

Dia menjelaskan, penetapan Jakarta sebagai ibu kota memang terkait dengan masa penjajahan Belanda. Sehingga bukan murni berasal dari keinginan bangsa Indonesia.

"Karena kita tahu sejarah Jakarta dari Jayakarta, kemudian ketika VOC masuk dibuat Batavia sebagai pelabuhan, kemudian pemerintah kolonial masuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan kemudian berkembang menjadi Jakarta yang kita lihat sekarang," jelas dia.

Bambang menyatakan, ini menjadi salah satu alasan pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan pemindahan ibu kota. Menurut dia, pemerintah ingin ibu kota yang ditunjuk nantinya memang merupakan representasi dari bangsa Indonesia, bukan karena melanjutkan apa yang sudah dibangun pada masa penjajahan Belanda.

"Jadi sebenarnya kalau saya perhatikan juga di banyak negara yang melakukan pemindahan ibu kota, selain alasan-alasan lain, ada satu alasan yaitu ingin punya ibu kota yang menggambarkan identitas bangsanya. Artinya dia ingin ibu kota memang ditentukan oleh bangsa itu sendiri, bukan karena dia mengikuti apa yang sudah disiapkan atau dibuat oleh pemerintah penjajahan sebelumnya," tandas dia.