Tips Menjawab Soal Seleksi Sekolah Kedinasan yang Mirip Tes CPNS

Liputan6.com, Jakarta - Tes masuk untuk sekolah kedinasan seperti Sekolah Tinggi Sandi Negara akan berlangsung pekan depan hingga akhir Juli mendatang. Para peserta pun harus bersiap karena tingkat soal sama seperti tes CPNS tahun lalu.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) M. Ridwan menegaskan soal sekolah kedinasan akan diambil dari database soal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Dengan catatan, soal yang diambil adalah khusus level lulusan SMA.

Ridwan mengakui tahun lalu ada kesulitan dalam menjawab SKD, terutama Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Ia pun mengajak peserta tes teliti dalam membaca soal. Berikut contohnya:

Tugas sebagai PNS harusnya adalah:

A. Masuk kerja dan mengerjakan tugas dengan baik

B. Menjadi pelindung Karang Taruna di desa

C. Membantu ibu-ibu dalam menyiapkan Maulid Nabi

Ridwan menyebut banyak peserta seleksi CPNS terkecoh pertanyaan tersebut. Ketiga jawaban tersebut memang benar semua, tetapi harus disesuaikan konteks.

"Kerangka pertanyaannya adalah sebagai PNS. Teman-teman, beberapa itu, banyak yang menjawab membantu Karang Taruna karena 'saya anak muda harus jadi pelopor'. Iya, tetapi kerjakan tugasnya dulu. Jadi, mereka harus memilih mana prioritas kerja yang harus dilakukan," jelas Ridwan kepada Liputan6.com, Jumat (14/6/2019).

Soal-soal TKP bertips HOTS atau High Order Thinking Skills (Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi). Ridwan mengharap soal tersebut bisa menguji kemampuan berpikir peserta di tengah maraknya hoaks.

Soal juga disesuaikan dengan kondisi bangsa terkini. Para CPNS serta calon murid sekolah kedinasan pun diharapkan menjadi solusi dari tantangan tersebut untuk melindungi persatuan Indonesia.

"Ini bagaimana agar ASN, PNS, anak-anak calon sekolah kedinasan itu bisa menjadi perekat bansat, perekat NKRI di tengah maraknya hoaks seperti itu," tegas Ridwan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Pada pelaksanaan tes CPNS tahun lalu, Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menjadi polemik karena soal dipandang susah, terutama Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Tahun ini, pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut tengah membahas soal SKD, tetapi ternyata soalnya belum tentu makin mudah. 

Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan berkata soal SKD ada kemungkinan setingkat lebih sulit. Akan tetapi, itu bukan karena ingin menyulitkan peserta, melainkan mengingat makin banyak tantangan di Indonesia. 

"Sebenarnya tidak meningkat, tantangan ke depannya yang semakin meningkat. Tantangan NKRI yang makin majemuk, tantangan globalisasi, dan tren-tren dunia yang dulu enggak ada, itu yang harus diimbangi. Jadi bukan soalnya makin sulit, tapi tantangan kita makin sulit," ujar Ridwan kepada Liputan6.com,  Selasa, 11 Juni 2019.

Kemendikbud dan Kemenristekdikti selaku penanggung jawab soal CPNS memiliki standar HOTS dalam menyusun soal. Selain itu, Ridwan memastikan bahwa soal tidak akan sama seperti tahun lalu.

"Harus ada evolusi soal. Kalau soalnya sama tiap tahun, ya orang belajar di Gramedia juga bisa dong," ujarnya. 

Masalah lain yang pihak BKN sorot adalah soal yang tercampur antara posisi yang berbeda. Ini terjadi tahun lalu ketika soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ternyata tidak sesuai latar belakang pendidikan peserta. 

Ridwan mencotohkan ketika ada soal penata humas dan analis kerja sama yang sama, padahal seharusnya berbeda. Untuk mengatasi itu, pihaknya pun sedang berkoordinasi dengan lebih dari 100 instansi pembina jabatan fungsional.

Lebih lanjut, ia pun menyebut bahwa seleksi CPNS 2019 akan memakai SSCASN sebagai platform pendaftaran peserta. "Istilahnya bukan SSCN, tapi SSCASN karena dia akan menampung CPNS dan PPPK," pungkasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti berharap para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian KKP diisi oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. 

Menteri Susi menjelaskan, pihaknya berharap ada program percepatan atau akselerasi bagi PNS di KKP. Sehingga, bagi PNS yang mencatatkan kinerja yang baik bisa cepat naik jabatan.

"Program Golden Handshake juga belum tereksekusi 1.000 orang per tahun. Lalu nanti kita rekrut cum laude-cum laude dari angkatan baru 30 persen. Jadi kalau 1.000 orang kita masukan lagi 300 tapi yang cum laude-cum laude untuk perbaiki kualitas PNS," tuturnya di Kompleks Widya Chandra, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Juni 2019.

Ia menambahkan, program akselerasi PNS di KKP pada dasarnya bertujuan menyaring PNS-PNS dengan kualitas unggul.

"Dan juga buat sistem acceleration supaya PNS-PNS baru itu bisa yang bagus, bisa naik cepat itu juga belum terlaksana," ujar Menteri Susi.

"Jadi efektifitas program juga masih banyak sana-sini (yang belum). Karena saya belajar bekerja di perusahaan sendiri dan pemerintah berbeda. Ritmenya berbeda," tambah dia.