Faisal Basri Usul Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Digabung

Ekonom Faisal Basri meminta kepada Presiden Jokowi untuk menggabungkan kembali Kementerian Perindustrian dan Perdagangan

oleh Liputan6.com diperbarui 17 Jul 2019, 18:15 WIB
Diterbitkan 17 Jul 2019, 18:15 WIB
Faisal Basri Sarankan Hapus Premium
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (21/12/2014). (Liputan6.com/herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang meramu-ramu siapa saja orang yang akan dipilih untuk mengisi Kabinet Kerja Jilid II. 

Merespon hal ini, Ekonom Faisal Basri meminta Presiden Jokowi untuk kembali menggabungkan kembali Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan sebagai satu lembaga. Hal ini untuk mendukung iklim usaha dan perekonomian Indonesia.

"Saya kok melihat, seolah-olah ada tembok tebal antara kemenperin dan Kemendag. Barangkali sudah saatnya digabung kembali," kata dia, dalam diskusi, di Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Dia pun mengharapkan agar nantinya setelah disatukan, Kementerian tersebut sebaiknya tidak dipimpin oleh tokoh dari partai politik, melainkan dari akademisi

"Siapapun yang memimpin jangan dari partai lah. Sekali-sekali dipegang akademisi lah. Kalau saya boleh sebut nama Chatib Basri paling cocok lah," ujar Faisal Basri.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Didukung Pelaku Usaha

20151013-Presiden-Jokowi-Terima-Gapmi-dan-Gimni-Jakarta
Presiden Joko Widodo berdiskusi dengan Pengurus GAPMMI dan GIMNI di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/10/2015). Presiden sangat mengharapkan industri makanan dan minuman dapat terus berkembang . (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Senada dengan Faisal Basri, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S. Lukman mengatakan, digabungnya dua Kementerian tersebut akan berdampak positif bagi dunia usaha. Salah satunya terkait sinkronisasi kebijakan yang dikeluarkan.

"Saya setuju, itu akan mensinkronkan kegiatan industri dan perdagangan. Karena kadang-kadang kebijakan tidak biaa ditentukan arahnya. Jangan sampai ke kanan kiri. Ada hal-hal yang satu kanan satu kiri," ungkapnya.

Meskipun demikian, dia enggan membeberkan sosok apa yang dia nilai layak memimpin Kementerian tersebut nanti.

"Kalau itu saya yang penting kebijakan presiden bisa dilaksanakan oleh Menteri siapapun, politik yang bagus ada, pengusaha jelek juga ada. Kalau pengusaha bisa bagus, silakan. Akademisi silakan, tapi dia harus sinkron hulu hilir atas bawah sana. Kalau sendiri-sendiri yang satu ini yang satu beda. Tidak akan selesai-selesai," tandasnya. 

  

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya