Survei BI: Kenaikan Harga Properti Melambat

Liputan6.com, Jakarta - Survei Harga [Properti](bisnis "") Residensial Bank Indonesia (BI) mengindikasikan adanya perlambatan kenaikan harga properti residensial di pasar primer pada kuartal II 2019. Hal ini tercermin dari Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada kuartal II 2019 yang tumbuh 0,20 persen (qtq), melambat dibandingkan 0,49 persen (qtq) pada kuartal sebelumnya.

Kepala Pusat Bagian Transformasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko menyebutkan melambatnya kenaikan harga properti residensial terjadi pada semua tipe rumah.

"Ke depan, kenaikan harga rumah diperkirakan meningkat pada kuartal  III 2019 sebesar 0,76 persen (qtq)," kata Onny dalam keterangan resminya, di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Dia mengungkapkan volume penjualan [properti](bisnis "") residensial pada triwulan II 2019 tercatat mengalami kontraksi pertumbuhan -15,90 persen (qtq), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 23,77 persen (qtq).

"Penurunan penjualan properti residensial disebabkan oleh penurunan penjualan pada rumah tipe kecil dan rumah tipe menengah. Menurut responden, beberapa faktor yang menyebabkan penurunan penjualan adalah melemahnya daya beli, suku bunga KPR yang cukup tinggi, dan tingginya harga rumah," ujarnya.

Dia menyebutkan hasil survei menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan [properti](bisnis "") residensial oleh pengembang terutama bersumber dari non perbankan, tercermin pada pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana internal pengembang yang mencapai 60,57 persen.

"Sementara di sisi konsumen, pembelian properti residensial sebagian besar masih menggunakan fasilitas KPR sebagai sumber pembiayaan utama," tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan, hingga 5 Agustus 2019, pencapaian program Satu Juta Rumah telah berhasil membangun sebanyak 735.547 unit rumah.

Secara komposisi, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, mayoritas dari sekitar 735 ribu unit rumah tersebut diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Untuk program Satu Juta Rumah, komposisinya 70 persen MBR, sisanya non-MBR," jelas Khalawi di Gedung Kementerian PUPR, pada Rabu 7 Agustus 2019.

Sebagai catatan, Kementerian PUPR melalui program Satu Juta Rumah pada tahun ini menargetkan untuk bisa membangun sekitar 1,25 juta unit rumah. Angka itu lebih besar dibanding capaian tahun lalu, dimana berdasarkan data per 24 Desember 2018 jumlah rumah yang telah terbangun mencapai 1.114.608 unit.

Untuk selanjutnya, Khalawi menyebutkan, diperlukan sebuah terobosan dan inovasi dalam penyediaan rumah karena adanya beberapa tantangan, seperti penyediaan lahan dan tingkat kebutuhan akan rumah yang semakin meninggi.

"Ke depan, tidak cukup dengan seperti ini saja. Kita punya program Satu Juta Rumah tapi kebutuhan rumah tiap tahun dengan keluarga baru cukup tinggi, bisa sampai 500-700 ribu (unit) per tahun," tuturnya.

"Perlu ada penguatan-penguatan lagi. Intinya melanjutkan program Satu Juta Rumah dengan penguatan dan inovasi. Pertama, di dalam penyediaan lahan untuk rumah terjangkau. Di kota besar harus dibuat vertikal," dia menandaskan.