Pemerintah Siap Lawan Spekulan Tanah di Ibu Kota Baru

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Sofyan Djalil menyebut tanah di Kalimantan Timur sudah banyak yang dikuasai pemerintah. Kementarian yang Sofyan pimpin pun siap mengambil langkah khusus mencegah spekulan.

"Begitu nanti penetapan lokasi dilakukan maka kita akan lakukan land pricing supaya jangan jadi spekulasi tanah di tempat ibu kota baru tersebut," ujar Menteri Sofyan pada Senin (26/8/2019).

Presiden Joko Widodo juga mengatakan negara menyiapkan 180 ribu hektar lahan di wilayah ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Proses pemindahan ibu kota pun dijamin tak mengalami kendala dari segi pertanahan.

Meski demikian, pembebasan lahan tetap harus dilakukan untuk menunjang konektivitas. Pasalnya, lokasi ibu kota baru dekat dengan Samarindah dan Balikpapan.

"Jadi pekerjaan tanah relatif lebh mudah, walaupun nanti untuk konektivitas lain-lain perlu pembebasan lahan sesuai UU yang ada," ujar Sofyan.

Jokowi menyebut memilih Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru atas pertimbangan akademis dan lokasinya yang strategis di tengah Indonesia. Wilayah itu disebut juga lebih aman dari bencana alam seperti tsunami dan gempa bumi.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden Jokowi memutuskan memindah ibu kota ke Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara. Pemindahan diumumkan langsung di Istana Negara Jakarta.

Jokowi mengaku sudah mengirimkan surat ke DPR terkait pemindahan ibu kota ini. 

"Saya paham pemindahan ibu kota perlu persetujuan DPR . Pagi ini saya kirim surat ke Ketua DPR RI," ujarnya di Istana, Senin, (26/8/2019).

Jokowi ingin dengan surat tersebut DPR segera bisa disiapkan rancangan undang-undangnya. 

Jokowi menyatakan, ada sejumlah alasan mengapa memilih Kaltim sebagai ibukota baru. Yang pertama adalah rencana bencana di wilayah tersebut minimal.

"Baik itu banjir, gempa bumi, tsunami dan kebakaran hutan dan longsor," ujarnya.

Selain itu, lokasinya strategis yakni ditengah-tengah dan berdekatan dengan Balikpapan dan Samarinda yang sudah mempunyai infrastruktur relatif lengkap," ujarnya.

"Di sana juga sudah tersedia 180 ribu hektar," tukas Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, beban Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta yang sudah semakin berat terutama dalam hal kepadatan penduduk menjadi alasan utama pemindahan ibu kota mendesak dilakukan.

"Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus segera ditangani," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Menurut Jokowi, berbagai persoalan di ibu kota itu bukan kesalahan dari Pemprov DKI Jakarta, namun karena besarnya beban perekonomian yang diberikan Indonesia.

"Ini lebih karena besarnya beban perekonomian Indonesia yang diberikan kepada Jawa dan Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat meski sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah," tuturnya.

Mantan Gubenrur DKI Jakarta itu mengatakan, pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan mengintensifkan studi pemindahan ibu kota dalam tiga tahun terakhir. 

"Hasil kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagaian di Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur," ucap Jokowi.