Impor Masih Tinggi, Potensi Korupsi di Sektor Migas Sangat Besar

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi menyebut bahwa potensi korupsi di sektor minyak dan gas (migas) di Indonesia sangat besar. Apalagi kata dia, yang berpotensi paling banyak bermain yakni ketika pengadaan impor bahan bakar minyak.

"Selama impor bahan bakar minyak dan crude oil kita semakin besar maka potensi korupsi semakin besar," kata dia saat ditemui di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Fahmy pun mempertanyakan kinerja PT Pertamina (Persero) yang sampai saat ini tidak juga membangun kilang minyak baru. Dia menduga, justru ada permainan di balik tidak terealisasinya pembangunan kilang-kilang minyak Pertamina.

"Kalau tidak menbangun kilang minyak maka impor semakin besar. Kalau impor semakin besar potensi korupsi di pengadaan, suap, itu semakin besar," jelas dia.

Oleh karena itu, untuk menekan tindak korupsi di sektor migas langkah upaya yang harus didorong adalah pembangunan kilang. Selain itu, penggunaan B20 dan B30 yang dicanangkan pemerintah juga perlu di galakan kembali.

"Sehingga pengurangan impor ini dapat mengurangi potensi korupsi dan menekan defisit di neraca migas," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) siap membangun kilang Cilacap tanpa mitra. Meski saat ini perusahaan plat merah tersebut sedang melakukan negosiasi untuk menentukan nilai aset Pertamina diproyek ini dengan Saudi Aramco.

Direktur Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Ignatius Tallulembang mengatakan, Per‎tamina sudah mendapat calon mitra untuk menggarap Kilang Cilacap, yaitu perusahaan migas nasional Arab Saudi, Saudi Aramco. Kedua perusahaan pun telah menandatangani perjanjian pembentukan perusahaan patungan.

"Proyek ini saat ini kita sudah pilih partner, Saudi Aramco. Sudah cukup panjang perjalanan, sudah ada Joint Venture Agremment‎," kata Tallulembang, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, pada Rabu 24 April 2019. 

Menurut Tallulembang, Pertamina sudah memenuhi permintaan Saudi Aramco untuk menjadi mitranya, yaitu instif pajak, pengadaan lahan dan pemisahan unit usaha. Namun, sampai saat ini masih ada yang mengganjal kerjasama pembangunan kilang dengan nilai investasi USD 5,8 miliar ini, yaitu perhitungan nilai aset Pertamina diproyek tersebut.‎

"Dari tiga itu, semuanya sudah dipenuhi. Tinggal satu yaitu belum ada kesepakatan valuasi aset, nilai kilang eksisting itu berapa yang akan ditransfer ke Joint Venture. Itu yang enggak ketemu sampai sekarang," tuturnya.

Tallulembang mengungkapkan, Pertamina pun telah memiliki nilai aset, baik dihitung secara sendiri maupun konsultan independen berdasarkan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, nilai tersebut tidak disetujui oleh Saudi Aramco.

Berdasarkan perjanjian, negosiasi harusnya selesai pada Desember 2018, namun diperpanjang enam bulan dengan target selesai Juli. Dalam perhitungan kali ini, Pertamina menggunakan kosultan independen internasional.

Jika dalam negosiasi enam bulan terakhir masih menemui jalan buntu, Pertamina pun siap berjalan sendiri atau mencari patner baru dalam‎ membangun Kilang yang berkapasitas 1,5 juta barel ini, dengan target penyelesaian pembangunan pada 2025.

"Mereka bisa memahami ada perbedaan kalau tidak bisa lanjut jangan dipaksa. Para pihak mencoba melakukan negosiasi sampai Juni. Intinya Pertamina tetap komit melakukan kilang Cilacap ini ada atau tidak ada patner. Kita akan jalankan sesuai time line," tandasnya.