Bela Sawit di WTO, Indonesia Pakai Pengacara dari Brussel

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia akan mengajukan pemberitahuan konsultasi bilateral dengan Uni Eropa (UE) melalui World Trade Organization (WTO) soal kelapa sawit. Konsultasi tersebut membahas penolakan sawit Indonesia oleh UE melalui Delegated Regulation yang merupakan turunan dari Renewable Energy Directive II (RED II) sebagai energi terbarukan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, pihaknya akan mengajukan sesi pertemuan dengan UE yang melampirkan dokumen-dokumen pembelaan Indonesia atas diskriminasi tersebut.

"Ini RED II kita mau melakukan notifikasi ke WTO bahwa kita akan memulai proses konsultasi," kata dia, di ICE BSD City, Banten, Rabu (16/10/2019).

Wisnu mengungkapkan, pemberitahuan tersebut akan dilakukan November. Sebelumnya, Indonesia harus siap dalam pemberkasan.

"Kan kita harus persiapan dulu nih. Kita baru melakukan notifikasi dulu ke WTO. Baru mau dikirim November. Kalau kita mengirim ke sana kita harus yakin dulu kalau kita mau melakukan konsultasi bilateral," jelas Wisnu.

"Proses di DSB kan pertama bilateral consultation dulu. Waktu mau memulai itu kita kasih tahu bahwa kita mau memulai," imbuhnya.

Dalam konsultasi tersebut, lanjut Wisnu Indonesia akan menyewa firma hukum dari Brussel, Belgia.

"Lawyer-nya satu, memang dari luar negeri lawyer-nya. Karena untuk beracara di WTO itu harus ada persyaratannya. Tidak semua lawyer bisa beracara di DSB nya WTO. Lawyer-nya dari Brussel," tandas dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menlu Retno Marsudi, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan lain-lain bertemu dengan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan bahwa Belanda merupakan salah satu mitra yang penting bagi Indonesia di Eropa, baik di perdagangan, investasi, maupun pariwisata.

Presiden Jokowi berharap medapatkan dukungan dari Pemerintah Kerajaan Belanda untuk menghadapi kebijakan Uni Eropa terhadap kelapa sawit. Hal tersebut ditulis dalam keterangan pers bersama dengan Mark Rutte. 

"Saya juga menghargai kerja sama yang baru saja ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda di New York, tanggal 26 September 2019 yang lalu, mengenai pengembangan kapasitas petani sawit untuk menghasilkan kelapa sawit yang baik," jelas Presiden Jokowi yang dikutip dari laman Setkab, Selasa (8/9/2019)

Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dengan banyak mitra termasuk Belanda. Sebab situasi perekonomian di dunia sedang mengalami pelemahan.

Di bidang perdagangan sendiri, Jokowi sepakat untuk terus ditingkatkan. "Di bidang perdagangan kita sepakat untuk terus meningkatkan perdagangan yang terbuka dan fair," tutur Jokowi.

Sementara untuk bidang investasi, Jokowi mengajak Belanda untuk meningkatkan kemitraan di bidang infrastruktur maritim dan pengelolaan air.