Festival Ekonomi Syariah Berskala Dunia akan Kembali Digelar di Jakarta

Rencananya Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-6 akan dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi).

oleh Liputan6.com diperbarui 17 Okt 2019, 14:00 WIB
Diterbitkan 17 Okt 2019, 14:00 WIB
Konferensi Pers Bank Indonesia. Merdeka.com/Yayuk Agustini Rahayu
Konferensi Pers Bank Indonesia. Merdeka.com/Yayuk Agustini Rahayu

Liputan6.com, Jakarta Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia harus mampu menjadi rujukan ekonomi dan keuangan syariah global. Terkait itu, Bank Indonesia (BI) bersama Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), serta otoritas/lembaga terkait lainnya akan menyelenggarakan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-6 pada 12-17 November 2019 di Jakarta.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Suhaedi menyatakan rencananya ISEF 2019 akan dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Acara tersebut juga merupakan wujud implementasi pilar ke-3 cetak biru pengembangan ekonomi syariah Bank Indonesia yaitu Penguatan Riset dan Edukasi yang ditujukan untuk meningkatkan literasi masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi eksyar.

"ISEF 2019 yang mengusung tema “Sharia Economy for Stronger and Sustainable Growth”, masuk menjadi bagian agenda event ekonomi syariah dunia sepanjang 2019," kata dia, di Gedung BI, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Acara ini bersanding dengan event internasional dari berbagai belahan dunia, antara lain Malaysia International Halal Showcase (MIHAS), Global Islamic Economy Singapore (GIES), Halal Trade Expo Korea, London Sukuk Summit, dan Washington DC Halal Expo & Summit 2019.

Dia menjelaskan, salam pelaksanaannya, ISEF 2019 selain bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), LPPOM-MUI, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC).

Kemudian melibatkan mitra strategis internasional seperti Islamic Financial Services Board (IFSB), International Islamic Financial Market (IIFM), Organization for Islamic Cooperation (OIC), The Association of Development Financing Institutions in Member Countries of the Islamic Development Bank (ADFIMI), dan World Halal Association.

ISEF merupakan event tahunan terbesar di Indonesia yang menjadi wadah integrasi berbagai kegiatan di sektor eksyar. Dalam perjalanannya, ISEF berevolusi dari kegiatan yang sebelumnya berskala nasional menjadi kegiatan berskala internasional pada tahun 2019.

"ISEF memiliki misi internasional, jadi ini bagaimana menggairahkan gairah ekonomi dan keuangan syariah menjadi bagian dari ekonomi nasional maupun di kancah internasional," tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

BI dan Bank Sentral Malaysia Tingkatkan Kerjasama Keuangan

Tukar Uang Rusak di Bank Indonesia Gratis, Ini Syaratnya
Karyawan menghitung uang kertas rupiah yang rusak di tempat penukaran uang rusak di Gedung Bank Indonessia, Jakarta (4/4). Selain itu BI juga meminta masyarakat agar menukarkan uang yang sudah tidak layar edar. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Bank Indonesia (BI) dan Bank Negara Malaysia (BNM) menyepakati kerjasama keuangan dan sistem pembayaran untuk memperkuat hubungan bilateral kedua bank sentral.

Kesepakatan tersebut dituangkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama di tengah pertemuan bilateral antara BI dan BNM yang dilakukan oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Gubernur BNM, Nor Shamsiah Yunus, di Kuala Lumpur, Malaysia, pada hari ini (27/9).

Kesepakatan kerjasama mencakup 2 (dua) area, yaitu Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA) dan Nota Kesepahaman di bidang Sistem Pembayaran dan Inovasi keuangan digital, termasuk pengawasan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU/PPT).

LCBSA memungkinkan dilakukannya pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral dengan nilai maksimum RM8 miliar atau Rp28 triliun (kurang lebih setara USD 2 miliar).

"Langkah ini akan melengkapi upaya untuk mendukung penggunaan mata uang lokal yang lebih luas untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi lintas batas antara Malaysia dan Indonesia. Perjanjian tersebut berlaku efektif selama tiga tahun dan dapat diperpanjang," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangannya, Jumat (27/9/2019).

Sejalan dengan perkembangan kemajuan teknologi dan layanan keuangan, Nota Kesepahaman menjadi sebuah penegasan komitmen kedua bank sentral untuk mendukung pengembangan sistem pembayaran.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya