Sri Mulyani Beberkan Ciri-Ciri Desa Fiktif

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku belum mengetahui dan menghitung total kerugian negara akibat adanya desa fiktif yang menerima dana desa. Sejauh ini pihaknya juga masih melakukan proses verifikasi untuk desa-desa mana saja yang dianggap memanfaatkan bantuan dari pemerintah tersebut.

"Ini kan audit aja kita lihat. Kita lihat berdasarkan report, kemudian verivikasi berapa jumlahnya. Mekanismenya sendiri kalau dari sisi transfer, kalau kita tahu desanya tida ada kan, bisa kita stop," kata dia saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Kamis (14/11).

Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Daerah tertinggal pihaknya juga akan memantau perkembangan dari temuan-temuan di lapangan. Sementara pemerintah daerah akan terlibat aktif untuk proses verifikasi kembali.

"Kita nanti akan lihat terus bersama kemendagri dan kemendes. Sedangkan tentu dari pemda akan terus melakuakn juga verivikasi sehingga kita juga bisa melihat apakah memang legitimated yang kita transfer itu," jelasnya.

Di samping itu, Bendahara Negara ini juga menyebutkan beberapa indikator daripada desa fiktif. Di mana desa-desa itu sebetulnya memiliki nama namun tidak ada penduduknya.

"Desa kan ada kriterianya. Kalau desa di Jawa harus minimal 5.000 penduduknya, kalau diluar jawa ada yang 2.000 ada yang 3.000, yang di timur lebih sedikit lagi. Tapi gada yang lebih kecil dibawah seribu," katanya.

"Jadi kalau ada desa yang jumlah penduduknya dibawah 100 itu kan berarti kan bukan desa. kecuali desa legacy dalam hal ini," sambung dia.

Kemudian indikator lainnya, dapat terlihat apabila ada perubahan terhadap semisal kejadian alam terhadap, harus ada laporan mengenai batas desa tersebut.

"Jadi dalam hal ini akan kita lihat, kalau ada desa yang bahkan gada penduduknya yah menunjukkan indikator traceholdnya sudah gada," sebutnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengaku akan menindaklanjuti temuan desa fiktif yang belakangan telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah. Dia pun mengaku baru mendengar adanya desa-desa tak berpenghuni tersebut setelah pembentukan Kabinet Indonesia Maju.

"Kami mendengarnya sesudah pembentukan kabinet dan nanti akan kami investigasi," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11).

Sebagai tindak lanjut, pihaknya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri akan mengembangi temuan desa-desa tersebut. Sebab, kehadiran desa fiktif itu membuat dana transfer ke daerah yang dilakukan pemerintah pusat selama ini menjadi tidak tepat sasaran.

"Jadi kita akan lihat karena berdasarkan mekanisme seperti yang dikatakan tadi, sebetulnya ada mekanisme untuk pembentukan desa dan identifikasi siapa, pengurusnya dan lain lain," kata dia.

"Pokoknya kita akan lihat seluruh prosedurnya supaya jangan sampe ada statement seperti itu yang kemudian menimbulkan persoalan jumlah desanya berapa, lomasinya di mana dan bagaimana transfernya," sambung Sri Mulyani.