Pengusaha Dukung Program UMKM Naik Kelas yang Dicanangkan Pemerintah

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) siap untuk membuat program bersama Kemenkop UKM.

oleh Liputan6.com diperbarui 10 Des 2019, 16:34 WIB
Diterbitkan 10 Des 2019, 16:34 WIB
Pemberdayaan UMKM dengan KUR Berbunga Rendah
Pekerja menyelesaikan produksi kulit lumpia di rumah industri Rusun Griya Tipar Cakung, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM terus mendongkrak UMKM dengan menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga cukup rendah, yakni 6 persen. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mendukung Program Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Naik Kelas yang dicanangkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM).

Hal ini dikatakan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) DKI Jakarta, Ellen Hidayat, pasca pertemuan dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki di kantornya.

“Pada intinya kami siap bermitra. Karena kami sudah berpengalaman di pusat belanja dan retail kurang lebih 30 tahun. Kami siap memberikan lecture atau training bagi praktisi UMKM agar naik kelas dan produk-produknya diterima masyarakat,” jelasnya di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Selain itu, APPBI juga siap untuk membuat program bersama Kemenkop UKM. “Harapannya, Presiden Joko Widodo nanti juga dapat hadir dalam program bersama tersebut. Kita berharap, program ini dapat memberikan semangat kepada semua Pengelola Pusat Belanja," ujar Ellen.

Dalam pertemuan tersebut, APPBI juga menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi terkait Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran.

Perda ini mewajibkan Pengelola Pusat Belanja untuk menyediakan ruang usaha sebesar 20 persen untuk UMKM dengan gratis. Bagi APPBI, aturan ini tidak mungkin untuk diterapkan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Presiden Jokowi Ingin Ada Holding UMKM

Presiden Jokowi Peringati Hari Antikorupsi Sedunia di SMK 57
Presiden Joko Widodo berbincang dengan murid seusai menyaksikan drama bertajuk Prestasi Tanpa Korupsi di SMKN 57 Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019). Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. (Liputan6.com/Biropres Kepresidenan)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Indonesia memiliki induk usaha atau holding Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Holding tersebut diperlukan agar lebih mudah mendapatkan pembiayaan melalui kredit dan mempermudah pemasaran.

"Saya juga sudah melihat, sudah terbentuk kelompok-kelompok usaha yang nanti akan menjadi cluster. Dan saya sudah sampaikan ke Menko Ekonomi agar cluster ini dipayungi lagi oleh sebuah, kayak diholdingkan," ujar Jokowi di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Jokowi juga menginginkan UMKM milik Indonesia lebih mudah bersaing secara global. "Sehingga nanti kita memiliki korporasi usaha-usaha kecil, usaha mikro yang bisa gampang market place pemasaran, marketing, baik market place di nasional dan global," paparnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, holding UMKM sebenarnya sudah mulai terbentuk dengan adanya KUBe (Kelompok Usaha Bersama). KUBe tersebut nantinya akan menjadi koperasi.

"Ya korporatisasi, Kube sudah mulai korporat. Dari kube bisa jadi koperasi, dari koperasi bisa jadi PT. Nah itu nanti bisa menjadi holding, itu yang disebut korporatisasi dari UMKM," katanya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya