Rhenald Kasali: Ada yang Sedang Mengalihkan Persoalan Jiwasraya

Liputan6.com, Jakarta - Rhenald Kasali angkat bicara soal viralnya sertifikat penghargaan Jiwasraya yang dia tandatangani. Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) ini, ada pihak yang ingin membangun logika seakan-akan fraud terjadi karena sertifikat yang dikeluarkan majalah BUMN Track, yaitu Penghargaan Product Development Terbaik.

"Ini benar-benar keterlaluan dan pembodohan. Bukannya membuat analisis yang benar dan tangkap pelaku fraud-nya, malah membangun logika yang ngawur,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (31/12/2019).

Menurut website resminya, pada tahun yang sama, Jiwasrayamenerima banyak penghargaan, mulai dari majalah SWA, Menkominfo, Markplus, majalah Investor, WartaEkonomi dan sejumlah media dan pihak asuransi.

Penandatangan sertifikatnya juga beragam, mulai dari Menkominfo Rudiantara, mantan Menteri Kelautan Mohammad Fadel, Hermawan Kartajaya, pemimpin redaksi Infobank Eko B Supriyo, dan sejumlah CEO perusahaan asuransi.

Rhenald pun menjelaskan fraud di Jiwasraya terjadi secara terselubung pada sisi investasi.

"Sedangkan penghargaannya terkait proses pembuatan produk di antara sesama BUMN dan anak cucunya. Apa hubungannya?” tanyanya.

Untuk menangkap pelaku kejahatan, katanya, tidak bisa dilakukan asal bicara. Tapi butuh bukti-bukti yang kuat siapa saja pihak yang telah menimbulkan unsur kerugian negara.

“Bantulah negara membuat persoalannya jelas, jangan malah dibuat kusut. Dan karang-karang angka sendiri. Jadi daripada membiarkan pelaku fraud melarikan diri, lebih baik fokus pada seluk-beluk permainan si pelaku. Ini adalah upaya sistematis yang penuh trik, padahal lembaga pengawasnya banyak, diaudit kantor akutansi internasional yang biayanya puluhan miliar rupiah,” katanya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebagaimana diketahui, pihak Kejaksaan Agung RI mulai melakukan penyidikan dan pemanggilan dalam kasus yang menimpa Jiwasraya.

“Sangat mungkin ada yang resah dan menyewa jasa buzzer untuk kelabui publik,” kata dia.

Kasus Jiwasraya merebak sejak Menteri BUMN Rini Soemarno mendapat laporan dari direktur yang baru ditunjuk pertengahan 2018, Asmawi Syam, bahwa terdapat cadangan kerugian dalam jumlah besar yang belum dihapusbukukan. Dan laporan internal itu dibiarkan lembaga seperti OJK dan KAP. Selama datanya disimpan erat perusahaan, publik pun tidak tahu.

Penghapusbukuan memerlukan persetujuan pemegang saham karena ada unsur kerugian negara. Rumitnya, kerugian itu terjadi melalui pembelian saham di publik yang baru diketahui saat saham akan dijual kembali untuk membayar kewajiban. Karena tak dilaporkan, maka banyak yang dikelabui, termasuk akuntan publiknya.

Rini lalu menugaskan BPKP melakukan audit ulang pada Desember 2018. Hasilnya ditemukan fraud pada sisi investasi. Sejak itu beredar nama-nama pelaku dan laporan keuangannya dikoreksi yang berakibat nilai kerugian 2019 membengkak menjadi Rp 13,6 triliun.

Muncul nama-nama besar mulai dari mantan direktur, 'tukang goreng' saham, dan oknum pejabat yang masuk daftar cekal negara.

“Jangan alihkan perhatian,dan jangan bantu mereka buang badan. Kejahatan adalah kejahatan, pelakunya harus dicari. Uang masyarakat harus diselamatkan. Buat apa bangun logika yang sesat?,” lanjut dia.

Selama ini Rhenald banyak didaulat menjadi juri independen untuk memberikan pandangan-pandangannya dalam sejumlah seleksi. Ia tercatat lima kali sebagai panitia seleksi calon pimpinan KPK, dan sejumlah komisi-komisi independen atau penghargaan kemanusiaan seperti Kick Andy Heroes dan People of the year.

“Semuanya bersifat nonkomersial” ujarnya.

Jiwasraya diaudit oleh kantor akutansiTop 5, PWC, dan dinyatakan untung Rp1,6 triliun pada tahun 2016. Lalu pada tahun 2017 direksi mengklaim untung Rp2,7 triliun. Namun, direksi baru mencium ada yang janggal dan meminta KAP mengecek kembali, sehingga laba bersihya dikoreksi menjadi Rp 360 miliar.

Setelah ditangani BPKP dan Kejaksaan Agung, angka kerugiannya tahun ini membengkak menjadi 13,6 triliun.

"Penghargaan yang diungkit diberikan tahun 2018 mengacu pada data 2016-2017,” tambahnya.

“Fraud itu adalah pengelabuan, yang terjadi secara rumit pada sisi investasi dan harus diteropong mendalam. Itupun diketahui setelah dampak kerugiannya tampak. Dan semakin berlarut, nilai kerugiannya makin besar karena beban bunga berbunga. Semakin hari semakin dibuat kusut untuk membuat pelakuya lari, dampaknya pun bisa menjadi sistemik, “ katanya.