Debat Terakhir Pilkada Jakarta, Momen Perang Narasi dan Fokus Substansi

Melambat, Pertumbuhan Ekonomi 2019 Hanya 5,02 Persen

Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan periode 2018 sebesar 5,17 persen dan 2017 sebesar 5,07 persen.

oleh Liputan6.com diperbarui 05 Feb 2020, 12:07 WIB

Diterbitkan 05 Feb 2020, 12:07 WIB

Pertumbuhan Ekonomi 2020 Kembali Meleset dari Target

Deretan gedung bertingkat terlihat dari jendela gedung pencakar langit di kawasan Jakarta, Kamis (26/12/2019). Pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan di kisaran 5,2%, berada di bawah target APBN 2020 sebesar 5,3%. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2019 sebesar 5,02 persen. Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan periode 2018 sebesar 5,17 persen dan 2017 sebesar 5,07 persen.

"Mempertahankan lima persen dalam situasi sekarang tidak gampang. Saya pikir 5,02 persen yang menunjukkan perlemahan ini, sudah cukup baik," ujar Kepala BPS, Suhariyanto, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (5/2).

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Kuartal IV-2019 mencapai 5,05 persen. Angka ini naik tipis dibandingkan kuartal III-2019 sebelumnya yakni hanya 5,02 persen.

"Besok Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi kuartal IV. Dari angka yang kita dengar itu 5,05 persen," kata dia.

Sementara, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2019 masih berada di atas 5 persen. Mengingat, sepanjang kuartal I sampai III 2019 pertumbuhan ekonomi berada di level 5 persen.

"Kalau tahun lalu (2019) masih di atas 5 persen lah," katanya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen hingga 2024, Ini Strategi Pemerintah

Ketua Umum Partai Golkar yang juga mantan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Menurut rencana, Presiden Jokowi akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik hari ini. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tembus di angka 6 persen hingga 2024 mendatang. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, pemerintah akan gencar dalam menggenjot investasi.

"Bapak Presiden mempunyai aspirasi pertumbuhan 6 persen di periode 2020 sampai 2024. Jadi 6 persen itu adalah tentunya menjadi target dari pemerintah, dan ini akibatnya adalah tingkat investasi harus bertambah," kata Airlangga di Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Berbagai kebijakan tengah dilakukan pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Mulai dari penurunan suku bunga dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia.

"Kalau kita bisa sebut Jokowinomic itu yang pertama adalah financial easing (kebijakan moneter) dari BI yang selama ini sudah menurunkan 7 kali tingkat suku bunga. Jadi dari sisi monetary policy sudah baik dengan tingkat bunga yang rendah," jelasnya.

Di samping itu, pemerintah juga telah memberikan berbagai macam jenis insentif kepada pelaku usaha. Mulai dalam bentuk super deduction tax dan juga tax holiday. Upaya-upaya tersebut diberikan untuk mendapatkan amunisi dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi di dalam negeri..

"Kemudian yang satu adalah structural reform. Nah structural reform itu yang nanti akan didorong dengan yang namanya omnibus law," katanya.

Penyusunan Omnibus Law ini akan terbagi menjadi dua. Pertama yakni menyangkut dengan perpajakan dan kedua ialah Cipta Lapangan Kerja. Keduanya dinilai akan sama-sama memberikan manfaat lebih terhadap pertumbuhan investasi.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Omnibus Law Dinilai Bakal Tekan Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi

Pemandangan deretan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, Jumat (29/9). Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakinkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,4 persen tetap realistis. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pemerintah saat ini sedang menyelesaikan RUU Omnibus Law tentang Cipta Ketenagakerjaan, atau dikenal sebagai RUU Cilaka. Peraturan ini ditargetkan akan disahkan tahun ini dan mulai berlaku pada tahun 2021.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal mengatakan RUU Cilaka dianggap dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab, omnibus law tersebut dianggap akan mengurangi kesejahteraan buruh dari segi upah.

"Secara teori pertumbuhan ekonomi bergantung pada konsumsi, salah satu faktor yang menentukan konsumsi itu upah. Kalau upah tidak memadai tidak layak akan membuat penurunan (konsumsi)," kata dia, saat ditemui di Kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (26/1).

Selain itu, dia juga menyoroti tujuan utama omnibus law yaitu untuk meningkatkan investasi RI. Menurutnya, pemerintah sebenarnya salah sasaran jika tujuan UU Omnibus adalah untuk mendatangkan investasi, sebab kondisi investasi di Indonesia dianggap tidak seburuk yang dikatakan pemerintah.

"Mengutip Faisal Basri, investasi kita tuh masih tumbuh. Malahan lebih baik dibandingkan negara Malaysia juga kalah sama kita. Makanya kalau tujuannya investasi, kayaknya kok aneh, kan enggak jelek-jelek amat," ungkapnya.

Lanjutkan Membaca ↓