Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Berantas Mafia Impor, Susi Pudjiastuti Usul Kemendag dan Kemenperin Dihapus

Susi Pudjiastuti mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat Direktorat Jenderal di Kementerian Luar Negari (Kemenlu) untuk mengurusi impor.

oleh Liputan6.com diperbarui 22 Apr 2020, 14:45 WIB

Diterbitkan 22 Apr 2020, 14:45 WIB

Susi Pudjiastuti Bahas Masalah Natuna di DPP PKS

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat acara diskusi "Ngopi Bareng Presiden PKS" di DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020). Diskusi ini mengangkat tema "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan". (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan kepada pemerintah untuk menghapus dua kementerian, Kedua kementerian tersebut adalah Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Susi Pudjiastuti menjelaskan, penghapusan dua kementerian tersebut dianggap bisa memberantas praktek mafia impor yang selama ini meresahkan.

Sebagai gantinya, pemerintah justru disarankan untuk membuat Direktorat Jenderal di Kementerian Luar Negari (Kemenlu) untuk mengurusi impor tersebut.

"Pemerintah atau Pak Erick Thohir bisa lebih mudah memberantas mafia impor, kalau Departemen Perdagangan ditiadakan saja. Juga Perindustrian. Jadikan kedirektoratan di Deplu. Semua akan lebih mudah dan murah," kata Susi dalam cuitannya di Twitter, seperti dikutip merdeka.com, Rabu (22/4/2020).

Dia pun meminta, semua pihak tidak menanggapi secara berlebihan. Sebab apa yang disampaikan kepada pemerintah itu merupakan usulan dari dirinya. Terlebih Susi Pudjiastuti juga meminta maaf jika usulan yang diberikan tidak diperkenakan oleh pemerintah.

"Mohon maaf kalau tidak berkenan," sambung dia.

Mafia Alat Kesehatan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersiap mengikuti rapat dengan Komisi VI DPR, di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Rapat tersebut membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negera tahun anggaran 2019 dan 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ingin impor produk alat kesehatan bisa ditekan. Sebab, tingginya impor alat kesehatan untuk memerangi virus corona di Indonesia tersebut dimanfaatkan oleh para mafia.

Menurutnya, mafia yang memanfaatkan situasi dan kondisi saat ini harus ditindak tegas dan dilawan agar tidak menyulitkan negara, apalagi di saat sulit seperti ini.

"Kalau kita tidak gotong royong, memangnya bangsa lain peduli? Jangan semuanya ujung-ujung duit terus, lalu kita kejebak short term policy, didominasi mafia (impor alkes), kita harus lawan itu. Pak Jokowi punya keberpihakan akan itu," kata Erick dalam siaran langsung di akun Instagramnya, @erickthohir, Kamis (16/4).

Dia menjelaskan, 90 persen alat kesehatan dan bahan baku obat masih diimpor dari luar negeri. Oleh karenanya, peluang mafia bergelayutan di importasi alat kesehatan ini besar.

"Mohon maaf kalau menyinggung beberapa pihak, jangan kita ini selalu terjebak praktik kotor," ujarnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓