Pebisnis Boleh Naik Pesawat, Asal Bawa Logistik untuk Corona

Menteri Perhubungan menjelaskan beberapa elemen yang diperbolehkan tebang dengan menggunakan pesawat

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 27 Apr 2020, 19:45 WIB
Diterbitkan 27 Apr 2020, 19:45 WIB
Menhub - DPR Bahas Persiapan Infrastruktur dan Transportasi Destinasi Wisata
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) saat rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020). Rapat membahas persiapan infrastruktur dan transportasi pendukung di lima destinasi prioritas wisata nasional. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut bahwa pebisnis yang membawa barang logistik masih diperbolehkan untuk terbang atau menggunakan pesawat udara.

“Tadi ada catatan pebisnis diperkenankan naik pesawat, saya bilang monggo tapi monggo protokol kesehatan harus tepat,” kata Menhub dalam live Youtube di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Senin (27/4/2020).

Ia menambahkan yang dimaksud pebisnis adalah adalah pelaku usaha yang membawa barang/logistik (angkutan barang/logistik) yang dibutuhkan oleh masyarakat termasuk bahan pangan, alat kesehatan, dan lainnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Dalam Permenhub Nomor 25 Tahun 2020, angkutan barang atau logistik memang dikecualikan dari pemberlakukan larangan sementara transportasi baik pribadi maupun umum yang membawa penumpang.

“Untuk diketahui bahwa Kemenhub diperintahkan untuk mengatur tindak lanjut penanganan COVID-19 dan larangan mudik, karena itu kami tegak lurus membuat dua Permenhub 18 tahun 2020 dan Permenhub 25 tahun 2020. Oleh karena itu dikoordinasikan oleh Pak Menko Maritim dan Investasi sebagai Ad Interim saya,” ujar Menhub.

 

Koordinasi Lintas Instansi

Menhub Budi Karya Hadiri Peluncuran Perkumpulan Angkutan Daring Indonesia
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan sambutan serta pengarahan saat Launching Perkumpulan Angkutan Daring Indonesia (PADI) di Gedung Inkoppol, Jakarta, Senin (7/1). (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Budi menuturkan pihaknya telah koordinasi dengan Menko Maritim, Mensesneg, Seskab, Panglima TNI, Menteri PUPR, Menlu dan Kepolisian terkait kebutuhan logistik dan kepulangan tenaga kerja dari luar negeri.

“Kami sedang urus ada 150 perusahaan swasta, prosesnya itu macam-macam, di tempat kami sudah selesai. Saya usulkan agar satu pintu saja, jangan dibiarkan orang dari pintu ke pintu, dari Menlu sudah itu ke saya terus ke Menkes, baru bisa pulang,” ujarnya.

Menhub juga meminta diskresi ke Kepolisian bagi angkutan yang mengangkut logistik diperbolehkan untuk melintas.

“Saya bilang ke Kapolda, kita jangan kaku masa bakul bawa enggak boleh jalan, dikasih dong. Protokol diatur tapi jangan kaku. Ada diskresi kita berikan dan memang ada ruang diskresi di Permenhub itu,” katanya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya