Mensos Ungkap Sebab Penyaluran Bansos Tersendat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara menyatakan beberapa kendala distribusi bantuan sosial (bansos) program sembako.

Kendalanya mulai dari tempat tinggal penerima manfaat bantuan yang terletak di daerah terpencil, sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam penyalurannya. Kemudian adapula pegawai lembaga keuangan penyalur yang terpapar virus Corona covid-19.

"Sehingga ada kendala penyaluran," kata dia saat menggelar rapat kerja virtual bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (6/5/2020).

Dengan adanya peristiwa tersebut maka pemerintah melakukan proses migrasi data penerima bantuan sosial ke bank pemerintah lainnya. Kendala tersebut terjadi pada penyaluran di periode pertama di April 2020. 

Pada termin satu, tercatat 17.877.202 keluarga telah menerima manfaat program bansos sembako, yang memakan anggaran Rp3,575 triliun.

Sedangkan pada termin kedua ditargetkan sebesar 2.412.851 keluarga penerima manfaat bantuan ini dengan anggaran yang disediakan mencapai Rp48,2 miliar.

Untuk mensukseskan program tersebut, Kemensos menunjuk PT Pos Indonesia sebagai pihak penyalur bagi keluarga penerima manfaat yang tidak mempunyai rekening perbankan. Sementara bagi keluarga penerima manfaat yang telah mempunyai rekening perbankan, bantuan akan disalurkan melalui bank Himbara.

Sedangkan, untuk menjangkau keluarga penerima manfaat bansos yang tinggal di daerah terpencil pemerintah akan bekerja sama dengan Pemda, TNI, dan Polri dalam proses penyalurannya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan alasan pemerintah tetap menjalankan program Kartu Prakerja di tengah pandemi Virus Corona. Hal tersebut pada awalnya didesain untuk menggangkat kualitas angkatan kerja Indonesia namun kemudian berubah jadi semibansos seperti saat ini.

"Kartu prakerja awal desain dengan janji Presiden untuk meningkatkan skill kompetensi dari pekerja, terutama pekerja yang belum dapat pekerjaan sama sekali. Itu situasi normal. Tapi sesudah Covid, pada Maret, diputuskan bahwa kartu prakerja jadi semi bansos," ujarnya, Jakarta, Rabu (6/5).

Pelaksanaan Kartu Prakerja memang berbeda dengan desain semula yang dirancang oleh pemerintah. Namun semangat yang terus digalakkan tidak berubah yaitu bisa mendapatkan tambahan kemampuan melalui online. 

"Desainnya memang alami perubahan tapi tetap dipertahankan semangat awal yakni berikan kesempatan bagi tenaga kerja untuk bisa mendapatkan tambahan skill melalui online dan offline. Jadi yang sekarang diluncurkan memang yang sifatnya online karena sesuai situasi PSBB," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, seiring dengan meluasnya dampak Virus Corona pemerintah menambah jumlah penerima manfaat dan juga anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pelatihan.

"Dengan seiring antisipasi naiknya PHK akibat Covid dan pekerja dirumahkan, serta penurunan pendapatan dari pekerja, maka untuk Kartu Prakerja jadi semibansos dinaikkan anggarannya dari Rp 10 triliun ke Rp 20 triliun. Coveragenya dari 2 juta ke 5,6 juta," tandasnya.