Pengusaha Sebut Stimulus untuk UMKM Belum Maksimal

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah terkait pemberian stimulus ekonomi bagi pelaku usaha khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Namun usulan tersebut dirasa belum diimplementasikan pemerintah dalam kebijakannya.

"Kami memberikan masukan untuk stimulus-stimulus ke pemerintah untuk pelaku usaha yang terimbas Covid-19 terutama di sektor UMKM," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Perempuan, Nita Yudi dalam diskusi 'Pentahelix Lawan Corona, di Graha BNPB, Jakarta Timur, Jumat, (29/5/2020).

Nita meminta pemerintah untuk segera mengimplementasikan usulan Kadin karena Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan banyak yang tak sampai kepada pelaku usaha sektor UMKM.

"Ini harus juga segera karena sampai saat ini BLT banyak yang belum sampai ke pemilik usaha mikro," kata Neti.

Selain itu pemerintah juga harus memiliki komando yang jelas dalam menjalankan kebijakan. Sebab mengatasi pandemi dengan sistem pentahelix berbasis komunitas juga tetap harus diarahkan pada tujuan yang bergerak selaras.

"Komando juga harus jelas, kita sudah pentahelix," kata dia.

Secara internal Kadin juga menjalin komunikasi intens. Tiap tiga hari sekali, para pimpinan Kadin saling bertukar informasi secara virtual. Salah satunya memantau perubahan jumah karyawan yang kena PHK atau dirumahkan selama pandemi.

"Sudah berapa pengangguran yang ada di Indonesia, ini harus dimotivasi dan stimulus harus sampai ke tangan-tangan mereka," kata Nita.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan, langkah yang paling penting setelah menerapkan sejumlah relaksasi kredit untuk membantu UMKM terdampak pandemi Covid-19, ialah melakukan pembekalan keahlian di bidang teknologi informasi (IT). Cara ini bagian dari transisi menuju skema new normal akibat pandemi covid 19.

"Saat ini sudah ada pergeseran pemasaran produk UMKM dari offline ke online, namun jumlahnya baru mencapai 8 juta UMKM, atau 13 persen dari seluruh UMKM. Setelah online pun, UMKM masih harus tetap dan akan bersaing dengan seluruh brand besar di platform digital," katanya dalam siaran pers, Minggu (24/5/2020).

Menurutnya dalam fase pemulihan nanti kementerian akan menggenjot transformasi UMKM dari offline ke online. Melalui kerjasama dengan sejumlah platform besar untuk menggerakkan transformasi ini.

Saat ini langkah awal yang dilakukan pemerintah dalam membantu keberlangsungan bisnis UMKM adalah dengan mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos). "Di saat seperti ini, kalau UMKM diberi pembiayaan dari perbankan, maka mereka akan menjadi debitur hitam yang namanya di-black list, dan nantinya tidak bisa lagi meminjam dari bank," imbuh dia.

Bahkan, sampai September 2020, pemerintah masih mempunyai sumber pendanaan. Jika lewat dari September akan semakin membebani APBN, dan akan sulit juga menerbitkan surat utang.

Guna menjaga keberlangsungan UMKM, menurut Teten, saat ini antar kementerian sudah diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk membentuk struktur pemulihan bagi dunia usaha. Dengan menggandeng Kementerian Keuangan dan OJK untuk memantau stimulus pembiayaan lewat perbankan.