2 BUMN Diminta Serap Ikan Hasil Tangkapan Nelayan dan Budidaya

Liputan6.com, Jakarta Kemenko Maritim dan Investasi menggandeng 2 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan untuk menyerap ikan hasil tangkapan nelayan dan budidaya di tengah pandemi Covid-19. Kedua BUMN tersebut, yakni PT Perikanan Nusantara (Perinus) dan Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo).

Deputi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Safri Burhanuddin menyatakan, kerjasama diharapkan membawa kontribusi positif bagi perekonomian nelayan. Sebab, nelayan tengah dihadapkan pada kondisi sulit menyusul rendahnya tingkat serapan hasil panen ikan.

"Pandemi membuat proses distribusi terganggu. Akibatnya stok ikan melimpah sedangkan permintaan turun maka harga menurun," ujar dia saat menggelar video conference, Minggu (31/5/2020).

Peran BUMN perikanan akan difokuskan pada penyerapan ikan dalam negeri. Selain itu, BUMN juga diharapkan dapat memfasilitasi pengadaan cold storage untuk menjaga kesegaran tangkapan nelayan sehingga harga jualnya tetap kompetitif.

"Kita jamin produk teman-teman perikanan budidaya dan nelayan terjaga. Kalau pasar domestik belum cukup akan masuk ke BUMN. ini bagian membantu," tegas dia.

Safri menambahkan, berkurangnya permintaan akan komoditi ikan diakibatkan oleh terganggunya ekonomi konsumen setelah berbagai operasional bisnis terganggu. Misalnya bisnis restoran yang merugi hingga tutupnya bisnis penginapan atau hotel.

Beruntung, sejak tiga pekan terakhir Pemerintah kembali membuka ekspor ikan ke sejumlah negara mitra dagang. Ekspor akan terus dilakukan untuk mengurangi kelebihan stok nasional dan meningkatkan pendapatan negara di tengah pandemi yang kian meluas.

Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) untuk nelayan, petambak dan pembudidaya belum terlaksana dengan maksimal karena adanya kendala dalam sinkronisasi data penerima.

Tercatat, dari 1,1 juta nelayan terdampak pandemi Corona, baru 20 persen saja yang menerima BLT. Adapun jumlah BLT yang disalurkan kepada nelayan jumlahnya sama dengan BLT reguler yakni sebesar Rp 600 ribu.

"Menteri KKP bilang ada 1,1 juta nelayan yang terdampak, nah, ini dibagi dulu, siapa yang dapat BLT. Kendalanya, setelah sinkron dengan data Kemensos, hanya 20 persen yang masuk basis data, makanya harus ada harmonisasi lagi," jelas Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Safri Burhanuddin dalam diskusi virtual bersama wartawan, Minggu (31/5/2020).

Untuk itu, pihaknya sedang berusaha menuntaskan tumpang tindih data tersebut agar penyaluran BLT ke 80 persen nelayan bisa segera dilakukan. Untuk yang sudah berjalan, BLT akan diberikan setiap bulan hingga Desember 2020 mendatang.

Sempat ada wacana untuk mengganti bantuan tunai tersebut dengan sarana dan prasarana perikanan, seperti bibit, pakan dan lainnya.

Namun Safri menyatakan, pemerintah sepakat untuk menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai agar bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan nelayan saat ini.

"Tadinya ada bentuk bibit, pakan, tapi sekarang ini cash semua. Tadinya kan mau diganti tapi nggak jadi, kan mungkin ada yang butuh, ada yang nggak butuh, kalau uang kan bisa mereka pakai sesuai dengan kebutuhan," katanya.

Sementara itu untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran di sektor perikanan, pemerintah telah menugaskan BUMN-BUMN perikanan seperti Perum Perindo untuk menyerap hasil panen jika pasar tidak memenuhi.

Seperti yang diketahui, gegara Corona, bisnis tutup termasuk hotel dan restoran sehingga penerimaan pasar tersendat.

"Di sini peran BUMN perikanan. Ada surat Menteri KKP dan Menteri BUMN untuk mengambil hasil panen perikanan agar nggak overstock, jadi kita jamin produk teman-teman terjaga kalau pasar domestik belum cukup, nanti akan masuk ke BUMN," katanya.