Antisipasi Krisis Pangan, Mentan Dampingi Presiden Tinjau Lokasi Lumbung Pangan

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah titik rawa pengembangan food estate atau lumbung pangan dan saluran primer induk UPT A5 i Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas. saat ini tengah dikerjakan sebagai lahan proyek pangan nasional. 

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pun mendampingi Presiden Joko Widodo saat peninjauan langsung pada Kamis (9/7). Turut hadir juga menteri yang mendampingi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

Juga hadir Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin

Dalam peninjauan ini, Jokowi juga secara langsung juga mendapat penjelasan dari Mentan Syahrul dan Menteri PUPR Basuki terkait lahan yang akan dikerjakan sebagai proyek pangan nasional itu.

Peninjauan sebagai langkah awal dalam proses pengembangan lahan rawa ini dilakukan pemerintah dalam mempercepat upaya untuk mengantisipasi Indonesia dari ancaman krisis pangan, seperti diperingatkan Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).

Program pengembangan food estate seluas 165 ribu hektare (ha) akan melibatkan beberapa Kementerian mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian BUMN, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Desa PDTT.

Sebelumnya, Mentan SYL mengatakan optimalisasi pengembangan lahan rawa ini yang menjadi salah satu terobosan yang tengah fokus dilakukan untuk meningkatkan atau mengamankan ketersediaan beras dalam negeri sehingga kebutuhan dapat dipenuhi secara mandiri.

"Presiden Jokowi menginstruksikan kepada saya untuk mempersiapkan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lumbung pangan. Dengan potensi lahan rawa yang kini dapat menjadi lahan pertanian produktif, kita yakin membangun lumbung pangan di Kalimantan Tengah ini," kata Syahrul.

Syahrul menjelaskan bahwa proyek food estate kawasan aluvial pada lahan eks lahan gambut ini memiliki area potensial seluas 165 ribu hektare. Dari lahan potensial tersebut, seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya.

Sementara 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan peningkatan irigasi.

"Target nya proyek lumbung pangan ini dapat ditanami pada musim kedua, yakni mulai Oktober 2020 sampai Maret 2021,"ucapnya.

Pemerintah memprioritaskan agar dapat mengejar musim tanam tahun ini dengan tahap awal seluas 28.321 ha. 8.747 ha di kawasan eks PLG dan 19.574 ha di luar kawasan eks PLG. Terdiri dari 19.103 ha lahan yang sudah memiliki irigasi yang baik sedangkan 9.218 ha perlu perbaikan irigasi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono juga membenarkan bahwa dari total luas 165 ribu hektare lahan yang akan digarap, pemerintah memprioritaskan agar dapat mengejar musim tanam tahun ini untuk tahap awal.

Sementara itu sisanya, proyek lumbung pangan seluas total 165 ribu hektare tersebut ditargetkan diselesaikan penggarapannya pada 2022 sehingga secara bertahap bisa dikerjakan.

Khusus untuk peningkatan irigasi, dikerjakan secara bertahap mulai dari tahun 2020-2022 dengan rincian 2020 seluas 1.210 hektare senilai Rp73 miliar, pada 2021 seluas 33.335 hektare senilai Rp484,3 miliar, dan tahun 2022 seluas 22.655 senilai Rp497,2 miliar.

"Kami menyiapkan untuk musim tanam besok, Oktober-Maret. Jadi kami (PUPR) memperbaiki saluran irigasinya, beliau dari Kementan menyiapkan semuanya untuk bisa tanam Oktober-Maret," ujar Basuki.

(*)