Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 4 Dibuka Akhir Juli 2020

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso memberi sinyal dibukanya pendaftaran Program Kartu Prakerja Gelombang 4 pada akhir Juli ini. Hal ini disampaikannya dalam Konferensi Pers tentang Kartu Prakerja (Perpres 76/2020) di Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (13/7/2020).

“Komite mengharapkan agar batch 4 dapat segera dibuka pada akhir Juli 2020 dengan rencana kuota dapat mencapai 500 ribu orang peserta yang memberi prioritas pada pekerja terdampak berdasarkan data whitelist dari Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya komite juga mengharapkan agar pelatihan offline dapat segera dibuka pada pertengahan Agustus 2020 pada daerah yang sudah memungkinkan dengan memperhatikan sejumlah protokol kesehatan dan physical distancing,” kata Susiwijono.

Sejalan dengan diterbitkannya Perpres 76/2020, Susiwijono menyebutkan bahwa Pemerintah ingin program, Kartu Prakerja ini tepat sasaran. Sehingga regulasinya harus lebih matang. Apalagi harus disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini.

“Dengan adanya Perpres ini, maka kami harapkan pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar, karena gelombang-gelombang selanjutnya sudah amat dinantikan oleh para calon peserta program Kartu Prakerja,” ujar Susiwijono.

Selain kepada Pencari Kerja, Kartu Prakerja juga diberikan kepada pekerja atau buruh yang terkena PHK dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk pekerja atau buruh yang dirumahkan serta pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Ekonom Piter Abdullah mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyempurnakan aturan Program Kartu Prakerja lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020. Namun Piter tetap mengkritik perubahan aturan tersebut.

Piter menjelaskan, langkah pemerintah yang bersikukuh menerapkan program pelatihan dalam kartu Prakerja. Sebab, menurutnya yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bantuan tunai bukankah pelatihan.

"Perpres anyar ini bagus (Perpres Nomor 76 Tahun 2020). Tetapi saya tidak setuju dengan masih dimuatnya komponen pelatihan dalam bantuan tersebut," ujar dia saat dihubungi Merdeka.com, Senin (13/7/2020).

Piter menjelaskan secara penuh pihaknya mendukung pemerintah memanfaatkan kartu Prakerja dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Terutama bagi mereka yang menjadi korban PHK.

Namun, dia menyayangkan masih adanya kegiatan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah dalam salah satu program kartu sakti Jokowi ini. Padahal mayoritas masyarakat yang terkena PHK ialah mereka yang sudah punya skill mencukupi.

Di sisi lain mekanisme penyaluran dengan adanya penyelenggaraan pelatihan justru memunculkan polemik pada tataran masyarakat. Terlebih banyak program pelatihan yang diberikan pemerintah dengan menggandeng beberapa perusahaan-perusahaan digital.

Oleh karena itu, pelatihan dianggap bukan sesuatu yang diharapkan bagi masyarakat saat dihadapkan pada kondisi sulit akibat krisis ini. Justru uang tunai diyakini lebih bermanfaat luas bagi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan ataupun membuka usaha skala kecil.

"Intinya Prakerja boleh dilanjutkan. Asal dihapus program pelatihannya. Ini tidak perlu, kok," tukasnya.