Program Pelatihan dalam Kartu Prakerja Sebaiknya Dihapus

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Piter Abdullah mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyempurnakan aturan Program Kartu Prakerja lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020. Namun Piter tetap mengkritik perubahan aturan tersebut.

Piter menjelaskan, langkah pemerintah yang bersikukuh menerapkan program pelatihan dalam kartu Prakerja. Sebab, menurutnya yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bantuan tunai bukankah pelatihan.

"Perpres anyar ini bagus (Perpres Nomor 76 Tahun 2020). Tetapi saya tidak setuju dengan masih dimuatnya komponen pelatihan dalam bantuan tersebut," ujar dia saat dihubungi Merdeka.com, Senin (13/7/2020).

Piter menjelaskan secara penuh pihaknya mendukung pemerintah memanfaatkan kartu Prakerja dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Terutama bagi mereka yang menjadi korban PHK.

Namun, dia menyayangkan masih adanya kegiatan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah dalam salah satu program kartu sakti Jokowi ini. Padahal mayoritas masyarakat yang terkena PHK ialah mereka yang sudah punya skill mencukupi.

Di sisi lain mekanisme penyaluran dengan adanya penyelenggaraan pelatihan justru memunculkan polemik pada tataran masyarakat. Terlebih banyak program pelatihan yang diberikan pemerintah dengan menggandeng beberapa perusahaan-perusahaan digital.

Oleh karena itu, pelatihan dianggap bukan sesuatu yang diharapkan bagi masyarakat saat dihadapkan pada kondisi sulit akibat krisis ini. Justru uang tunai diyakini lebih bermanfaat luas bagi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan ataupun membuka usaha skala kecil.

"Intinya Prakerja boleh dilanjutkan. Asal dihapus program pelatihannya. Ini tidak perlu, kok," tukasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja.

Perpres ini sekaligus merevisi aturan pelaksanaan program Kartu Prakerja yang sebelumnya tertuang dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2020. Perpres baru tersebut diteken Jokowi pada Selasa, 7 Juli 2020. 

Salah satu ketentuan dalam revisi tersebut yaitu tertuang dalam Pasal 31C yang mengatur ketentuan baru bagi peserta Kartu Prakerja yang tidak sesuai syarat namun telah menerima bantuan biaya pelatihan.

Sesuai syarat, peserta Kartu Prakerja hanya diberikan kepada pekerja/buruh yang terkena PHK, pekerja/buruh yang dirumahkan, dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

"Penerima Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan dan telah menerima bantuan biaya pelatihan atau insentif wajib mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan/atau insentif tersebut kepada negara," jelas Perpres Nomor 76 tahun 2020.

Pengembalian bantuan biaya pelatihan atau insentif berlaku dalam jangka waktu paling lama 60 hari. Jika tidak dikembalikan dalam rentang waktu tersebut, manajemen pelaksana akan melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima kartu prakerja.

Pemerintah juga dapat menggugat penerima Kartu Prakerja yang dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas atau data pribadi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 31D.

"Manajemen pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Pasal 31D.

Selain itu, Ketentuan baru yang tak diatur dalam Perpres lama juga tertuang dalam pasal sebelumnya, yaitu Pasal 31A yang menyatakan bahwa pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan Kartu Prakerja tidak termasuk pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Pemberian dan pelaksanaan manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan tidak termasuk lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang jasa pemerintah," bunyi Pasal 31A dari salinan Perpres.

Dalam Perpres baru itu, anggota Komite Cipta Kerja bertambah menjadi 12 kementerian dan lembaga. Mulanya Komite Cipta Kerja hanya terdiri 6 anggota dengan Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan wakil adalah Kepala Staf Presiden.

Kini, dengan adanya Perpres baru, anggota Komite Cipta Kerja terdiri dari Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Ketenagakerjaan. Kemudian, Menteri Perindustrian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BPPN, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BPKP, dan Kepala LKPP.

Adapun kebijakan yang dikeluarkan Komite Cipta Kerja dan tindakan dari Manajemen Pelaksana sebelum terbit Perpres baru sah sepanjang didasarkan pada iktikad baik. Hal ini diatur dalam Pasal 31B Perpres tersebut.

Kebijakan yang dimaksud berupa kerja sama dengan platform digital, penetapan penerima Kartu Prakerja, program pelatihan yang telah dikurasi Manajemen Pelaksana dan dipilih penerima Kartu Prakerja, besaran biaya program pelatihan, insentif yang dibayarkan ke penerima Kartu Prakerja, dan besaran biaya jasa yang dikenakan platform digital ke lembaga pelatihan.