Tol Laut Mampu Turunkan Biaya Logistik hingga 25 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara atau KCN Widodo Setiadi menilai program tol laut yang dijalankan pemerintah bisa menurunkan biaya logistik hingga 25 persen.

Alasannya, lanjut Widodo, selama ini banyak orang mengandalkan angkutan darat untuk logisitik. Padahal jelas dia, angkutan darat mulai dari infrastruktur hingga muatan sangat terbatas.

Sehingga, angkutan laut untuk sebut dia bisa menjadi pilihan alternatif, terlebih lagi negara Indonesia kebanyakan kepulauan.

"Contoh kalau truk itu sebesar-besarnya berapa ton paling 45 ton itu pun jalannya rusak. Jadi potensi yang terbesar itu dari laut, laut pakai kapal mau ukuran berapa 10.000 ton, 3.000 ton, bahkan 50 ribu ton, atau super tanker minyak 300 ribu ton. Selama infrastrukturnya memadai, kalau engga kapal juga engga bisa sandar," ujar Widodo saat dihubungi, Jumat (2/10/2020).

Menurut Widodo, adanya tol laut juga momentum memperbaiki infrastruktur dan menghadirkan investasi. Dengan adanya tol laut, mau tak mau pelabuhan di daerah pelosok dikembangkan sehingga bisa menyandarkan kapal yang bermuatan besar.

Selain itu, tutur dia, dengan biaya logistik yang murah bakal membuat investor tertarik berinvestasi di Indonesia.

"Apalagi ada pandemi covid, kalau bicara ekonomi logistiknya harus jalan, Engga mungkin jalan kalau engga ada infrastrukturnya. Dan engga mungkin swasta bangun harus pemerintah dulu, baru turunannya pengusaha, BUMN, swasta," urai dia.

Dalam hal ini, Widodo menambahkan, KCN juga mengambil peran dalam program tol laut ini. Sebab, dengan adanya dermaga yang dikelola KCN, proses bongkar muatan barang curah bisa dikerjakan oleh KCN.

"Kalau dari Kemenhub, tugasnya KCN kan mendukung pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok itu kan internasional itu tak boleh dua jenis barang untuk kegiatan. Contoh Tanjung priok dikhususkan barang kontainer tak boleh barang curah, nah barang curahnya di KCN," tukas dia.

Diketahui, KCN sedang melakukan pembangunan dermaga atau Pier 2 dan Pier 3 Pelabuhan Marunda. Jika Pier 1, 2, dan 3 rampung dibangun, maka KCN bisa melakukan dwelling time di Tanjung Priok dari 6 hari menjadi 2,8 hari. Secara tahunan, pelabuhan yang dikelola KCN, bisa menampung kapasitas kapal dan aktivitasnya sebesar 35 juta ton sampai 40 juta ton.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong agar program tol laut terus berjalan dengan peningkatan kapasitas dan layanan.

Hal itu dikarenakan tol laut berperan besar untuk menghubungkan konektivitas nusantara melalui wilayah perairan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bilang, Indonesia memiliki sejarah panjang dengan kejayaan maritim pada masanya.

"Kekuatan maritim Indonesia dikenal sejak dulu, sudah seharusnya kita memaksimalkan potensi yang ada dengan terobosan baru untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang kuat, bermartabat dan berdaulat," ujar Menhub Budi dalam peluncuran buku Tol Laut, Konektivitas Visi Poros Maritim Indonesia, Senin (21/9/2020).

Senada dengan Menhub Budi, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyatakan pemanfaatan wilayah perairan yang potensial sejalan dengan visi poros maritim yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

"Gagasan visi poros maritim dunia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 9th Asean Summit di Myanmar tanggal 13 November 2014 merupakan deklarasi bangsa Indonesia untuk mengembalikan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim," ujar Yudo.

Yudo menyatakan, menurut Alfred Thayer Mahan (perwira Angkatan Laut AS), ada 6 elemen yang membuat suatu negara bisa menjadi negara maritim yang kuat.

Elemen tersebut antara lain geographical position (posisi geografi), physical conformation (bentuk fisik), extent of territory (luas wilayah), number of population (jumlah penduduk), national character (karakter bangsa) dan character of government (karakter pemerintah).

"Enam elemen tersebut dimiliki bangsa Indonesia sehingga negara kita bisa menjadi negara maritim yang kuat dan besar saat seperti masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit," tandas Yudo.

Adapun, gagasan dibentuknya tol laut sendiri dilatarbelakangi oleh kondisi laut Indonesia yang 2/3-nya terdiri dari perairan yang selama ini kurang mendapat perhatian memadai.

"Padahal, wilayah perairan merupakan sarana dasar mutlak bagi transportasi di laut sehingga Indonesia memerlukan terobosan baru dengan memanfaatkan potensi wilayahnya," kata Yudo. 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mengembangkan efisiensi dan efektivitas program tol laut demi meratakan disparitas harga bahan pokok di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Indonesia Timur.

Kendati, pelaksanaan tol laut diakui masih memiliki kelemahan di tingkat muatan angkutan balik yang masih rendah. Ketika kapal tol laut berangkat ke suatu daerah, diharapkan komoditas unggulan wilayah tersebut ikut terangkut saat kapal kembali ke wilayah asal.

Nantinya, komoditas tersebut dapat diperdagangkan di wilayah asal sehingga ekonomi wilayah tujuan tadi bisa lebih baik.

"Bagaimana muatan balik ini kita tingkatkan secara sistemik, bagaimana daerah tujuan kapal tol laut bisa meng-create muatan dari situ untuk balik ke daerah asal, ini tantangan kita," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus H. Purnomo dalam paparan secara virtual, Senin (21/9/2020).

Untuk itu, Kemenhub telah menyiapkan strategi peningkatan muatan balik tersebut, diantaranya dengan memanfaatkan program integrasi Rumah Kita dan Gerai Maritim.

Rumah Kita merupakan sentra logistik yang membantu distribusi barang-barang pokok agar tidak terjadi disparitas harga antara wilayah Indonesia barat dan timur.

Adapun penanggungjawab Rumah Kita adalah BUMN di bidang transportasi laut seperti PT Pelindo I untuk wilayah Nias dan Mentawai, PT Pelindo II (Natuna dan Tahuna), PT Pelindo III (Dompu, Waingapu, Rote dan Kalabahi), PT Pelindo IV (Nabire, Tobelo, Sebatik, Tidore dan Sangatta/Lhoktuan), PT Pelni (Morotai, Saumlaki, Manokwari dan Timika) hingga PT ASDP (Merauke, Namlea). Jumlahnya sendiri terus mengalami perubahan dan peningkatan.

Sementara Gerai Maritim merupakan program integrasi bersama Kementerian Perdagangan yang fungsinya juga hampir mirip seperti Rumah Kita, yaitu untuk meningkatkan kelancaran arus barang, peningkatan perdagangan antar pulau dan menjaga ketersediaan barang.

"Harapannya ini akan mentrigger supaya distribusi bisa berjalan dengan baik namun kolektivitas dari muatan balik juga terjadi," kata Agus.

Untuk mendukung kelancaran hal ini, tentunya dukungan dan sinergi dari seluruh Kementerian/Lembaga harus diperkuat, karena selain harga bahan pokok yang sama rata, keberhasilan tol juga akan memajukan ekonomi daerah.

"Kami menyediakan jalur untuk mengangkut komoditas barang pokok penting dari daerah asal ke tujuan. Marilah kita manfaatkan hal ini untuk meningkatkan ekonomi di daerah," tandas Agus.