Jawa Timur Sumbang Aset Perbankan Syariah Sebesar Rp 39,32 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan pertumbuhan ekonomi syariah di regional Jawa Timur menunjukkan perbaikan signifikan. Terlihat dari pertumbuhan nilai aset perbankan syariah yang pada kuartal kedua tahun ini tercatat Rp 39,32 triliun.

"Untuk wilayah Jawa Timur, nilai aset perbankan syariah pada triwulan kedua tahun 2020 mencapai Rp 39,32 triliun atau setara 5,46 persen dari total aset perbankan," kata Khofifah dalam Opening Ceremony FESyar 2020: Mendorong Ekonomi Syariah Sebagai Salah Satu Pertumbuhan Baru Ekonomi Nasional, Jakarta, Senin (5/10).

Selain itu, dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Pada triwulan kedua DPK yang berhasil dikumpulkan yakni Rp 30,58 triliun atau setara 5,05 persen dari total DPK perbankan.

Begitu juga dengan pembiayaan syariah yang disalurkan di Jawa Timur sebesar Rp 39,32 triliun. Setara dengan 6,43 persen dari total pembiayaan yang diberikan perbankan.

"Pembiayaan yang disalurkan Rp 35,58 triliun atau 6,34 persen dari total pembiayaan perbankan," kata Khofifah melaporkan.

Politikus PKB ini mengatakan penyelenggaran Festival Ekonomi Syariah (FESyar) yang tiap tahun diselenggarakan Bank Indonesia menjadi momen penting dan berpengaruh pada perkembangan ekonomi syariah di Jawa Timur. Meski kali ini dilakukan secara virtual, Khofifah meyakini program ini akan tetap memberikan dampak bagi geliat perekonomian syariah baik di daerah maupun secara nasional.

"Walau secara virtual, ini tetap menjadi bagian yang merupakan momentum geliat perekonomian syariah di daerah maupun di pusat," kata dia mengakhiri.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah terus berkomitmen dalam membentuk sebuah sistem keuangan ekonomi syariah di Tanah Air. Salah satunya melalui peraturan perundang-undangan hingga kebijakan yang mengedepankan prinsip dan nilai-nilai ekonomi syariah.

"Sekarang kita perlu untuk terus membangun ekosistem ini dengan mulai dari policy regulasi instrumen dan juga langkah-langkah yang sifatnya bisa menjawab kebutuhan umat secara inklusif," kata Sri Mulyani dalam acara Forum Riset Ekonomi Keuangan Syariah (FREKS) 2020 di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Dia mengatakan, Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kebhinekaan namun mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memberikan jawaban mengenai relevansi nilai-nilai Islam di dalam kehidupan dunia dan di dalam negeri.

"Kita di Indonesia yang begitu bineka dan memiliki kemajuan dan Islam tetap bisa dilaksanakan secara baik. Isu-isu dari mulai industri keuangan industri makanan, industri farmasi, bahkan industri manufaktur, industri lifestyle termasuk tourism ini tentu merupakan suatu isu dan peningkatan aktivitas ekonomi di mana umat Islam ingin menyampaikan atau dalam hal ini melaksanakan etika dan nilai-nilainya namun pada saat yang sama bisa melaksanakan kegiatan ekonomi bersama dengan umat yang lain," kata dia.

Pemerintah terus berpikir untuk menciptakan prinsip-prinsip keadilan di dalam kita mengembangkan ekosistem dan ekonomi dan keuangan syariah. Pemerintah juga mendorong dengan berbagai instrumen dan kebijakan-kebijakan di dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, baik itu dari sisi kegiatan industri keuangan syariah maupun dari sisi industri riil.

"Ekspor produk halal kita akan didorong tentu memanfaatkan keanggotaan Indonesia di dalam forum organisasi negara-negara Islam," kata dia.

Berdasarkan data Organisasi Kerjasama Islam (OKI), pada 2018 produk halal Indonesia ke negara-negara anggota tersebut mencapai USD 45 miliar. Jumlah itu setara dengan 12,5 persen dari total perdagangan Indonesia yang mencapai USD 369 miliar dolar.

"Kita berharap pada tahun-tahun kedepan pertumbuhan itu bisa terus dipertahankan," kata dia.

Kendati begitu, Bendahara Negara ini menyadari adanya pandemi Covid-19 mempengaruhi banyak sekali kinerja ekonomi-ekonomi dari negara-negara di dunia. Ini merupakan tantangan yang tidak mudah. Sebab, akan berdampak pada industri halal di Indonesia.

"Kita juga harus melihat negara-negara anggota OKI mungkin akan dihadapkan pada tantangan dari covid dan pasti juga akan mempengaruhi kemampuan mereka terhadap barang-barang ekspor Indonesia," tandas dia.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com