Tak Ingin Ketinggalan dari Malaysia, Pemerintah Bentuk Lembaga Pengelola Investasi

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menjelaskan, Indonesia sangat memerlukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Beberapa negara lain sudah lebih dulu memiliki lembaga investasi semacam ini. 

Isa menjelaskan, Lembaga Pengelola Investasi atau sovereign wealth fund (SWF) ini sudah dimiliki oleh Singapura dan Malaysia. Sebuah negara memang tidak aneh untuk memiliki SWF.

"SWF ini perlu dilakukan. Karena ini (SWF) juga bukan hal asing bagi dunia, bahkan Malaysia pun sudah memiliki SWF melalui apa yang dinamai Khazanah Nasional," jelas Isa dalam webinar Serap Aspirasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Keuangan dan Investasi Pemerintah, Rabu (2/12/2020).

Beberapa negara lain termasuk Malaysia sangat sadar manfaat dari pembentukan SWF untuk kepentingan ekonomi. Diantaranya untuk mendatangkan pendapatan secara maksimal dan mampu meningkatkan kepercayaan investor akan tata kelola investasi oleh pemerintah.

Alhasil, Kemenkeu pun mendukung keputusan pembentukan LPI atau SWF oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini. Pembentukan lembaga ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang menghendaki adanya peningkatan investasi melalui penciptaan iklim investasi dalam negeri yang lebih kondusif.

"Sehingga pelaksanaan investasi di dalam negeri juga dapat berlangsung baik dan akan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, investor nantinya tidak merasa dirugikan dan juga kita diuntungkan," imbuh dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Saat ini sovereign wealth fund asal Norwegia yakni Norges Bank Investment Management menjadi SWF nomor satu dunia dengan nilai aset USD 1.009 miliar. Untuk sumber dana sebagian besar berasal dari sektor minyak.

Sementara itu, SWF yang dimiliki oleh Malaysia yaitu Khazanah Nasional menduduki peringkat ke-29 dunia dengan total aset mencapai USD 29 miliar. Untuk sumber dana mayoritas berasal dari internal.

"Khazanah Nasional itu dimiliki oleh Kementerian Keuangan Malaysia. Maka ini kita harus banyak mengembangkan kombinasi pengumpulan dana dari luar negeri dan dalam negeri. Sehingga kita tidakkah kemudian belajar dari kesuksesannya," tandasnya.

Reporter: sulaeman

Sumber: Merdeka.com