Wapres Ma'ruf Amin Ingin Peserta Kartu Prakerja Buka Usaha Baru

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, mengharapkan para penerima manfaat Program Kartu Prakerja dapat meningkatkan keterampilannya usai mendapatkan pelatihan dari mitra Prakerja. Paling tidak bisa kembali mendapatkan pekerjaan baru atau membuka lapangan usaha.

"Harapannya di tengah situasi pandemi ini, para pekerja dapat meningkatkan keterampilannya dan mendapatkan pekerjaan lagi atau dapat membuka usaha baru," katanya dalam acara Silaturahmi Wakil Presiden dengan Komunitas Kartu Prakerja, Senin (28/12/2020).

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Bulan Agustus Tahun 2020 menunjukkan bahwa 88,9 persen peserta Program Kartu Prakerja menyatakan keterampilannya meningkat setelah mengikuti program.

Sementara hasil hasil survey dari Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja menunjukkan bahwalebih dari 83 persen peserta menyatakan telah meningkat keterampilan kerjanya, baik skilling, reskilling dan upskilling . "Insya Allah, program ini akan berhasil dengan baik," imbuh dia.

Sebelumnya, Ma'ruf Amin menegaskan program kartu prakerja akan berlanjut hingga 2021. Hal tersebut karena berhasil mencapai target kepesertaan 100 persen, yaitu 5,6 juta orang.

"Menurut info yang saya terima program ini telah berhasil mencapai target kepesertaan 100 persen yakni 5,6 juta orang. Namun karena pekerja yang telah mendaftar juga yang saya dengar, mendaftarkan program Kartu Prakerja ini mencapai 43 juta orang maka pemerintah insya Allah memutuskan melanjutkan kegiatan ini pada 2021, Insya Allah," kata Ma'ruf Amin.

Dia pun berharap kendala yang dirasakan, serta aspirasi yang disampaikan pada program di 2020 bisa memperbaiki di 2021. Sehingga program tersebut bisa lebih baik kembali.

"Saya berharap kendala atau aspirasi pada 2020 ini dapat memicu inovasi baru pada pelaksanaan program kartu pra kerja pada 2021 nanti. Sehingga pelaksanaan program ini bisa lebih baik lagi," imbuh Wapres.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'aruf Amin mengatakan, reformasi birokrasi menjadi salah satu agenda pemerintah yang harus diwujudkan. Keberhasilan reformasi birokrasi, salah satunya, didukung oleh integritas aparatur negara dalam menjalankan tugasnya.

Dirinya mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Sipil Negara (PNS) untuk mematuhi ukuran integritas ASN, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

"Pertama, kejujuran. Pegang kuat sebagai satu nilai dasar yang harus dimiliki, diyakini dan diimplementasi dalam pelaksanaan tugas," ujar Ma'aruf dalam tayangan virtual Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 2020, Senin (21/12/2020).

Yang kedua ialah kepatuhan terhadap Undang-Undang. Sikap ini, jelas Ma'aruf, harus didukung dengan moral dan tanggung jawab yang baik.

Lalu ketiga ialah kemampuan bekerja sama. "Tingkatkan kerja kolaboratif dan profesional untuk menghasilkan kinerja terbaik," ujarnya.

Keempat, pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Ma'aruf mengimbau agar para ASN memberikan layanan terbaik mereka dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau kelompok.

Jika integritas ini ditegakkan, maka korupdi yang merugikan negara bisa dicegah.

"Integritas lembaga maupun aparat harus dijaga dan ditegakkan sebagai formula mencegah terjadinya korupsi yang merugikan negara karena dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan daya saing dan investasi, meningkatkan kemiskinan serta ketimpangan pendapatan," jelasnya.