Tarik Ulur Rencana Kenaikan PPN 12% di Januari 2025, Plus Minusnya?

Kemudahan Perizinan Si Andalan Sesuai dengan Amanat UU Cipta Kerja

Bagi masyarakat yang akan mengurus perizinan Andalalin saat ini dapat mengakses website Siandalan.dephub.go.id.

oleh Liputan6.com diperbarui 20 Jan 2021, 15:20 WIB

Diterbitkan 20 Jan 2021, 15:20 WIB

Menhub Budi Karya Sumadi (kanan) berbincang dengan calon penumpang di Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Kamis (31/12/2020). Sebelumnya Menhub Budi Karya bersama Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meresmikan sistem tiket elektronik Terminal Pulo Gebang. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Ditjen Perhubungan Darat meluncurkan Pengurusan Perizinan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) secara daring/online bernama Si Andalan. Bagi masyarakat yang akan mengurus perizinan Andalalin saat ini dapat mengakses website Siandalan.dephub.go.id.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pelayanan perizinan Andalalin secara daring dilakukan dalam rangka mendorong percepatan dan kemudahan investasi sebagaimana amanat Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.

"Melalui pengurusan Andalalin secara online, Pemerintah ingin kegiatan ekonomi masyarakat berjalan dengan baik dengan perizinan yang mudah, cepat dan ada kepastian waktu. Di satu sisi, lalu lintas transportasi juga dapat berjalan aman, lancar, tertib dan teratur," ungkap Menhub dalam webinar bertajuk Kemudahan Mengurus Perizinan Bersama Si Andalan, Rabu (20/1).

Menhub berharap, dengan adanya kemudahan penyelenggaraan persetujuan Andalalin melalui Si Andalan yang mudah, cepat, dan akurat ini dapat mempercepat proses penyelenggaraan persetujuan perizinan.

Sehingga mendukung terwujudnya cipta kerja yang mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin komptetitif.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

UU LLAJ

Truk kelebihan muatan atau Overdimension and Overload (odol) melintas di jalan tol. (Istimewa)

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, sesuai amanat UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap pembangunan yang ada di masyarakat untuk kepentingan ekonomi akan menimbulkan bangkitan perjalanan. Untuk itu perlu ada Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

"Yang sebelumnya kalau mengurus Andalalin mungkin waktunya lama dan tidak mudah. Sekarang kita lakukan perbaikan. Kita buat sistem yang baru melalui Si Andalan sehingga pengurusan menjadi lebih mudah, cepat, dan ada kepastian waktu," jelas Dirjen Budi.

Saat ini pengurusan perizinan Andalalin dibagi menjadi 3 klaster. Pertama, perizinan untuk klaster bangkitan lalin yang rendah untuk pengurusan pembangunan seperti Pertokoan, Ruko, restoran, SPBU dengan proses waktu penerbitan perizinan selama 1 hari setelah semua persyaratan dipenuhi.

Lalu, Klaster bangkitan sedang seperti pembangunan Mall dengan proses waktu penerbitan perizinan selama 1 hari. Terakhir, klaster bangkitan lalin yang tinggi untuk pembangunan seperti kawasan industri dengan waktu penerbitan izin selama 3 hari.

Dirjen Budi mengungkapkan, nantinya pengurusan perizinan Andalalin akan diintegrasikan dengan perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagaimana amanat UU Cipta Kerja.

Lanjutkan Membaca ↓