SWF Indonesia Didirikan untuk Optimalkan Aset BUMN

Pengoptimalan aset BUMN melalui SWF nantinya akan terus berjalan namun tidak mengganggu berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah berjalan.

oleh Liputan6.com diperbarui 21 Jan 2021, 13:05 WIB
Diterbitkan 21 Jan 2021, 13:05 WIB
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala Mansury
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala Mansury(Dok Foto: Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu Achmud)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau sovereign wealth fund (SWF) untuk mengoptimalkan pengelolaan aset BUMN. Sehingga nantinya, aset tersebut mampu mendatangkan dana ke dalam negeri.

"Pendirian SWF atau LPI untuk optimalisasi aset BUMN memastikan ke depan kita tidak hanya memanfaatkan resource di Indonesia untuk melakukan Investasi, kebutuhan bangun infrastruktur utamanya, tapi juga tarik dana dari luar untuk dioptimalkan pembangunan," kata Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala Mansury, Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Pengoptimalan aset BUMN nantinya akan terus berjalan namun tidak mengganggu berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah berjalan. "(Pengoptimalan aset sambil terus dijalankan sambil melakukan program prioritas," jelas Pahala.

Pahala melanjutkan, pihaknya terus melakukan penyusunan rencana jangka panjang pengoptimalan kinerja BUMN. Di setiap klaster BUMN dibuat suatu pedoman agar dapat bekerja dengan maksimal.

"Di setiap klaster Kementerian BUMN kita susun rencana jangka panjang atau roadmap bagi masing masing kluster industri seperti di tempat saya di sektor kelistrikan, migas, pupuk, health care, farmasi, perkebunan, perhutanan dan beberapa sektor lainnya," katanya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan di bawah ini:

3 Nama Calon Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi, Salah Satunya Pemilik Plataran Group

20151113-Ilustrasi Investasi
lustrasi Investasi Penanaman Uang atau Modal (iStockphoto)

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani akan segera mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait usulan tiga nama calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Nama calon anggota Dewas LPI tersebut sebelumnya dikirimkan Jokowi untuk dikonsultasikan dengan DPR RI.

Puan menyampaikan hal itu usai pertemuan konsultasi antara DPR dan pemerintah yang membahas nama-nama anggota Dewas LPI yang diajukan Jokowi. Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (20/1/2021) siang.

 

"Sesuai mekanisme, DPR akan berkirim surat kepada Presiden untuk dapat menerima usulan tiga nama calon anggota Dewas LPI," ungkap Puan, Rabu (20/1/2021).

Adapun tiga nama calon Dewas LPI yang diajukan Presiden Jokowi yakni Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari. Ketiganya turut hadir dalam pertemuan bersama DPR dan pemerintah tersebut.

Darwin Cyril Noerhadi merupakan Komisaris Utama Creador Indonesia. Orang bersangkutan juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Medikaloka Hermina Tbk, Komisaris Utama Mandiri Sekuritas, dan Direktur Utama Bursa Efek Jakarta.

Yosua Makes sebagai calon kedua merupakan pendiri dan pemilik Plataran Group yang bergerak di bidang perhotelan. Plataran sendiri banyak terlibat di proyek destinasi wisata super prioritas seperti Borobudur dan sebagai investor di Taman Nasional Komodo.

Sedangkan Haryanto Sahari merupakan Komisaris Independen Permata Bank. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Bukit Barisan Indah Prima.

Mekanisme

Puan menyampaikan, sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku bahwa Presiden Jokowi berkirim surat untuk melakukan rapat konsultasi dengan DPR. Arahan ini yang membuat DPR menerima Pansel beserta tiga orang calon anggota Dewas Independen LPI para Rabu hari ini.

"Dalam konsultasi tadi pimpinan DPR mendapat penjelasan dari Pansel tentang proses seleksi Dewas. Juga dikenalkan tiga nama yang diajukan Presiden untuk posisi Dewas LPI," sambung mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut.

Ditegaskan Puan bahwa DPR akan segera membalas surat yang dikirim Presiden Jokowi pada 12 Januari 2021.

"Intinya adalah DPR sudah melakukan mekanisme (konsultasi) dan segera berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk dapat menerima tiga nama calon anggota Dewas LPI yang sudah diusulkan presiden," tuturnya. 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya