Didiek Hartantyo Kembali Ditunjuk Jadi Dirut KAI

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian BUMN mengangkat kembali Didiek Hartantyo untuk menjadi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Hal itu berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-28/MBU/01/2021 tanggal 25 Januari 2021.

Selain itu, Kementerian BUMN juga memberhentikan dengan hormat Apriyono Wedi Chresnanto sebagai Direktur Operasi dan Azahari sebagai Direktur Pengelolaan Sarana. Seiring dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka berdua.

“Kami mengucapkan selamat kepada Direktur Utama KAI Bpk Didiek Hartantyo yang diangkat kembali untuk memimpin KAI. Semoga terus menorehkan prestasi serta membawa kemajuan bagi perkeretaapian Indonesia,” kata Corporate Secretary PT KAI R. Dadan Rudiansyah, Selasa (26/1/2021).

Dadan mewakili manajemen KAI menyampaikan terima kasih kepada Apriyono Wedi Chresnanto dan Azahari yang telah mengabdikan diri di KAI.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Apriyono Wedi Chresnanto dan Bapak Azahari atas pengabdian dan dedikasinya selama ini kepada KAI dalam rangka turut memajukan perkeretapian Indonesia,” pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebanyak 70 persen penumpang PT Kereta Api Indonesia (KAI) kontribusi dari perjalanan KRL Jabodetabek. Sehingga pendapatan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyumbang 30 persen kepada PT KAI.

"Saat ini KRL Jabodetabek memberikan kontribusi 70 persen penumpang dan pendapatan 30 persen bagi PT KAI," kata Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno di Jakarta, Rabu (20/1).

Artinya, akuisisi PT KCI yang dilakukan PT MRT Jakarta dinilai bukan pilihan terbaik. Sebab, PT KAI akan kehilangan salah satu sumber pendapatan perusahaan.

Sisi lain Djoko menilai, keinginan pemerintah melakukan akuisisi ini bertujuan untuk meringankan beban pemerintah dalam subsidi PSO. Sebab berdasarkan rapat terbatas Presiden Joko Widodo pada 8 Januari 2019, ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) DKI Jakarta yang mencapai Rp 20 triliun.

Namun, yang terjadi saat ini, SILPA yang ada menyisakan Rp 2 triliun. Sehingga proses akuisisi ini bisa tetap berjalan hanya jika mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

"Bisa jadi jika terwujud akuisisi tapi masih memerlukan bantuan dari Pemerintah Pusat," kata dia.

Namun jika bantuan tersebut dari Pemda, Djoko menilai hal itu sulit dilakukan. Sebab APBD wilayah lain atau Pemda penyangga tidak memiliki anggaran yang sebesar DKI Jakarta.

"Jika meminta bantuan dari pemda, selain Jakarta sungguh tidak mungkin karena APBD minim," kata dia.

Sebagai informasi, PT MRT Jakarta dikabarkan bakal mengakuisisi 51 persen saham PT KCI. Akuisisi perusahaan ini dilakukan dalam rangka pengembangan sistem integrasi transportasi di Jabodetabek.

Dalam akuisisi PT KAI dan PT MRT Jakarta sepakat melahirkan perusahaan baru bernama PT MITJ. Perusahaan baru ini ditunjuk sebagai pelaksana integrasi moda transportasi.