BUMN Dapat Kuota Impor 200 Ribu Ton Daging Sapi dan Kerbau

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) resmi menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan untuk mengimpor 100 ribu ton daging sapi dan 100 ribu ton daging kerbau guna menjaga ketersediaan stok di dalam negeri.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait Penetapan Perubahan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2025 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (5/2), pemerintah juga menetapkan kuota impor daging sapi bagi pelaku usaha umum sebesar 80 ribu ton.

Antisipasi PMK dan Stabilitas Harga Daging

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa penugasan ini mempertimbangkan meningkatnya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK), yang cenderung melonjak pada musim hujan.

"Penugasan kepada BUMN diharapkan dapat meminimalkan risiko penyebaran PMK, karena pemerintah memiliki kontrol lebih ketat dalam proses importasi yang dilakukan oleh BUMN," ujar Zulkifli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/2).

Rakortas ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga pangan strategis, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menekan harga daging kerbau di pasar agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

Dalam pertemuan yang sama, Kemenko Pangan turut membahas implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 yang mengatur larangan impor garam untuk kebutuhan industri makanan dan minuman setelah 2024.

Zulkifli meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, untuk segera menindaklanjuti kebijakan ini, mengingat masa berlaku impor garam untuk sektor tersebut telah berakhir sesuai ketentuan dalam Perpres.

Sinergi Pemerintah untuk Stabilitas PanganLebih lanjut, Zulkifli menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait guna memastikan ketersediaan pangan tetap stabil dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat luas.

Pemerintah juga akan terus memperhatikan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan agar kebijakan pangan tidak berdampak negatif pada mereka.

Kemenko Pangan akan terus memantau pergerakan harga dan pasokan pangan strategis guna memastikan kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.