Program Padat Karya Perkeretaapian di Jateng Siap Serap 39 Ribu Pekerja

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan menargetkan dapat menyerap sekitar 39 ribu tenaga kerja pada program padat karya sektor perkeretaapian tahun 2021 di Jawa Tengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,2 Milyar. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, hal ini sebagaimana arahan presiden Joko Widodo.

"Sebagaimana arahan Bapak Presiden RI Joko Widodo, program padat karya di sektor transportasi ini merupakan komitmen kami untuk hadir membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional," ujar dia dalam pernyataannya, Senin (15/2).

Menhub Budi mengatakan, pada tahun 2021 ini, program padat karya menjadi salah satu program prioritas nasional yang tengah digenjot Pemerintah. Sehingga manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Adapun penyelenggaraan program padat karya di sektor transportasi yaitu berupa pemeliharaan dan pembangunan terminal, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, dan fasilitas keselamatan transportasi," terangnya.

Secara rinci kegiatan padat karya yang dilakukan pada 3 proyek infrastruktur perkeretaapian di Jawa Tengah yaitu :

1. Proyek Elektrifikasi Jalur KA Lintas Yogyakarta-Solo, dengan lingkup pekerjaan: galian tanah pekerjaan drainase 425 meter, galian tanah pekerjaan retaining wall sepanjang 221 meter dan pembersihan lapangan/area stasiun, yang dapat menyerap 2.520 orang tenaga kerja;

2. Proyek Elektrifikasi Jalur KA Lintas Solo Balapan - Solo Jebres, dengan lingkup kegiatan padat karya: galian pondasi tiang listrik aliran atas (laa), galian kabel 20kv laa, bobok/bongkar beton eksisting, pasir urug bawah pondasi dan urugan tanah kembali, yang dapat menyerap 1.840 orang tenaga kerja;

3. Pembangunan Jalur KA Bandara NYIA Kulonprogo (2019-2021), dengan lingkup kegiatan padat karya: penjagaan semboyan dan alat kerja, kegiatan flagman, penyiraman debu, pekerjaan bekisting, pembesian dan cor, kegiatan pengeceran rel, ballast dan bantalan, serta kegiatan pembongkaran direksi kit, yang dapat menyerap 34.650 orang tenaga kerja.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) pada tahun anggaran 2021. Alokasi anggaran PKT tahun 2021 disiapkan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 777.206 dengan anggaran sebesar Rp 12,06 triliun

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

Diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19.

"Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical and social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19," ujar Menteri Basuki, Minggu (10/1/2021).

Untuk program infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp 3,23 triliun yang dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS), Ditjen SDA Kementerian PUPR yang tersebar di 34 Provinsi.

Alokasi anggaran tersebut disalurkan melalui 7 kegiatan yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 10 ribu lokasi senilai Rp 2,25 triliun dan pembuatan Akulfer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) senilai Rp 70,8 miliar tersebar di 265 lokasi.

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP) Air Tanah dan Air Baku di 1.703 lokasi sebesar Rp 68,49 miliar, OP Irigasi dan Rawa di 735 lokasi sebesar Rp 213 miliar, Tugas Pembantuan OP Irigasi dan Rawa sepanjang 2.041 km sebesar Rp 328 miliar, OP Sungai dan Pantai di 1.360 lokasi dengan anggaran sebesar Rp 244 miliar, dan OP Bendungan, Danau, Situ, Embung sebesar Rp 60,52 miliar di 503 lokasi.

Di bidang jalan dan jembatan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga menganggarkan dana sebesar Rp 3,01 triliun untuk pekerjaan preservasi jalan senilai Rp 1,05 triliun, preservasi jembatan sebesar Rp 460 miliar, dan revitalisasi drainase jalan sebesar Rp 1,5 triliun. Pelaksanaan program peningkatan infrastruktur konektivitas dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) yang tersebar di 34 provinsi.

Kemudian untuk bidang permukiman dialokasikan anggaran sebesar Rp 3,36 triliun yang digunakan untuk program PKT reguler seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 4.390 desa dengan anggaran Rp 910 miliar, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dengan dana Rp 1,56 triliun dan akan dilaksanakan di 1.260 lokasi.

Lalu, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di 147 lokasi dengan anggaran Rp 90 miliar, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 900 kecamatan sebesar Rp 540 miliar, serta Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di 261 kelurahan dengan anggaran Rp 260 miliar.

Selanjutnya, anggaran padat karya juga disalurkan oleh Ditjen Perumahan melalui program rumah subsidi atau dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 114.900 unit. Pada tahun anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp 2,46 triliun yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas rumah swadaya.