Upaya Pemerintah Tekan Pengangguran Diapresiasi Buruh

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berupaya menekan angka pengangguran

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 05 Mar 2021, 18:30 WIB
Diterbitkan 05 Mar 2021, 18:30 WIB
FOTO: Minta UU Cipta Kerja Dicabut, Buruh Unjuk Rasa Bawa Pembalut Wanita
Massa Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (16/11/2020). GSBI meminta pemerintah mencabut UU Cipta Kerja serta menaikkan upah buruh 2021 sesuai kebutuhan rill buruh dan keluarga. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Keenaker) berupaya menekan angka pengangguran lewat program perluasan kesempatan kerja, khususnya perluasan program padat karya.

Selain itu Kemenaker juga mengoptimalkan pelatihan kerja di balai latihan kerja dan stimulus lainnya yang dapat dimanfaatkan seperti program Kartu Prakerja.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memperbanyak program padat karya baik di Kemenaker maupun di lembaga lain. Mulai dari peningkatan infrastruktur, melakukan kegiatan tenaga kerja mandiri, dan teknologi tepat guna, serta kegiatan lain yang sifatnya perluasan kesempatan kerja dan membantu menekan jumlah pengangguran yang terdampak akibat pandemi COVID-19.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kondisi ekonomi para pekerja yang terdampak pandemi virus corona diapresiasi berbagai pihak, khususnya pekerja yang berkecimpung di sektor padat karya.

Salah satu sektor yang memiliki banyak tenaga kerja dan menjadi perhatian pemerintah adalah industri hasil tembakau (IHT) segmen sigaret kretek tangan (SKT).

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih terdampak pandemi virus corona terutama para pelinting yang menggantungkan hidupnya di sektor ini, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan cukai SKT di 2021. Ini bukan saja kabar baik bagi para pelinting namun juga memberikan sedikit kelegaan kepada mereka karena masih punya mata pencaharian.

“Sangat bersyukur dan berterimakasih kepada pemerintah karena memperhatikan rakyat kecil seperti kami dengan tidak menaikkan cukai SKT, kami sebagai pelinting yang bekerja untuk keluarga sangat lega,” ujar salah satu pekerja, Masnah, Jumat (5/3/2021).

Sebelum pemerintah mengumumkan tidak adanya kenaikan cukai di SKT, dia dan rekan sesama buruh pelinting selalu harap-harap cemas. Sebab, kenaikan cukai SKT pasti akan berdampak pada sektor yang memenuhi kebutuhan hidupnya itu. Belum lagi harus menghadapi dampak pandemi COVID-19.

“Jadi pelinting itu kan hidup dan cari uangnya dari pabrik SKT, kalau pabriknya terus tutup, kami nanti bagaimana?” ucapnya lagi.

Dengan adanya keputusan pemerintah yang melindungi SKT dan tenaga kerja dari pengangguran, Masnah dan rekan-rekannya merasa sangat lega. Ia berharap pemerintah bisa terus peduli dan melindunginya dan pelinting-pelinting yang kebanyakan wanita dan tulang punggung keluarga.

 

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Beban Industri

20160119-Buruh-Tembakau-AFP
Ratusan buruh Indonesia bekerja di pabrik tembakau di pabrik rokok di Jember (13/2/2012). (AFP / ARIMAC WILANDER)

Kenaikan cukai yang tinggi sebesar 23 persen yang terjadi di tahun 2020, menjadi beban berat yang harus dipikul IHT.

Kenaikan cukai tinggi tersebut juga menjadi sorotan Pengamat Ketenagakerjaan, Tadjudin Noer Effendi. “Cukai kan memang sudah tinggi, sebelum ini sudah beberapa kali naik. IHT sudah setengah mati itu dinaikkan cukainya," katanya.

Dengan adanya kebijakan kenaikan cukai yang tinggi tersebut, sepanjang tahun 2020 volume IHT turun hingga 9,7 persen. Oleh sebab itu, Tadjudin menilai cukai SKT yang tidak dinaikkan tahun ini merupakan bentuk perhatian pemerintah yang sudah dipertimbangkan secara seksama di tengah kesulitan yang dihadapi oleh industri tersebut.

“Saya setuju insentif ini karena di perdesaan banyak yang sulit mencari kerja, jadi pemerintah bisa kasih insentif ke pabrik-pabrik rokok yang mempekerjakan padat karya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai langkah pemerintah ini merupakan upaya positif, yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya