Indonesia Presidency G20, Bukti Penanganan Krisis RI Diakui Dunia

Liputan6.com, Jakarta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai Indonesia Presidency G20 bisa membawa dampak ekonomi secara langsung terhadap indonesia. Dengan menjadi tuan rumah, Indonesia bisa memasukkan agenda-agenda pertumbuhan ekonomi nasional kedepannya.

Ketua Umum BPP Hipmi, Mardani H Maming menilai dampak ekonomi yang akan dirasakan oleh Indonesia akan sangat besar.

“Ini akan membawa dampak ekonomi yang sangat besar. Dampak pentingnya adalah ke depannya kita bisa memasukkan agenda-agenda pertumbuhan ekonomi dan akselerasi ekonomi kita,” kata dia kepada Liputan6.com, Senin (1/11/2021).

Maming menilai dengan presidensi G20 merupakan panggung besar bagi Indonesia. Terlebih saat ini ekonomi global sedang mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19.

“Penunjukan sebagai presidensi G20 membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Presidensi G20 merupakan momentum bagi Indonesia untuk unjuk gigi memimpin pemulihan ekonomi dunia,” paparnya.

Kondisi ekonomi dunia yang terdampak tersebut, menurutnya, membutuhkan peran G20 dalam membantu negara-negara berkembang dan miskin untuk memerangi Covid-19 melalui pemberian anggaran vaksin. Pasalnya, produsen vaksin adalah negara-negara anggota G20.

“Untuk itu, sebagai presidensi G20 Indonesia perlu kembali membawa kepentingan dan masalah yang dihadapi negara-negara berkembang dan miskin, serta mengajak kemitraan global untuk mengatasi dampak pandemi dan memulihkan ekonomi dunia,” tuturnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Lebih lanjut, dalam keterangannya, Maming menuturkan beberapa sektor yang akan terdampak langsung. Diantaranya adalah sektor jasa, perhotelan, transportasi, UMKM, dan sektor terkait lainnya.

“Sangat banyak produk UMKM yang dikemas secara kreatif dan memiliki kualitas unggul ini bisa menjadi value kita ke depannya. HIPMI harus menjadi wadah melahirkan lapangan pekerjaan baru, mendorong jumlah pengusaha, mendorong iklim positif untuk dunia usaha, menjadi sarana dalam mempromosikan produk dan turut menciptakan ekosistem yang baik,” tuturnya.

Ia bahkan menyebut bahwa pengusaha merupakan benteng pertahanan ekonomi negara. Dengan segala cara yang positif, pengusaha perlu tetap bertahan dan bangkit. Ia menilai, pengusaha muda harus diberikan kesempatan dan edukasi untuk bisa mengembangkan bisnisnya sehingga tumbuh serta menjadi penggerak ekonomi nasional.

Sementara itu, terkait langkah Hipmi kedepannya, Pengusaha perlu mencetak sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampila di berbagai bidang. Misalnya, yang telah dilakukan Hipmi, kata dia, adalah melakukan pengawasan terhadap dunia usaha agar dapat terus tumbuh di masa pandeim Covid-19 yang menjadi periode sulit bagi pelaku usaha.

“ini adalah peluang sekaligus tantangan tersendiri. Memasuki era bonus demografi hingga puncaknya pada 2030-2040 nanti, jumlah penduduk usia produktif Indonesia di usia 15-64 tahun akan lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif, atau penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun,” katanya.

Jika mampu memanfaatkan bonus itu dengan baik, Maming menilai Indonesia dapat menjadi salah satu negara maju di dunia, generasi mudanya akan mengisi posisi-posisi strategis tidak saja di Indonesia, tapi juga di regional Asia Tenggara bahkan dunia.

Alasannya, populasi masyarakat di negara maju justru lebih banyak usia senja. Melalui pendidikan dan pelatihan, skill yang memadai dapat mendorong terwujudnya SDM yang kreatif, berkualitas dan berdaya saing dan melek teknologi dan informasi dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

“Untuk itulah, kami ingin era keemasan tersebut dapat diwujudkan seiring peran penting HIPMI membantu memutar roda perekonomian bangsa Indonesia agar bergerak maju dan semakin cepat,” kata dia.

Ia menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo layak mendapat pengakuan dan penghargaan yang lebih luas karena memberikan model pemerintahan yang baik.

“Model pemerintahan Bapak Jokowi itu menurut saya dapat dipelajari oleh negara lain. Pak Jokowi juga disebut mampu menjembatani kesenjangan politik di Indonesia,” kata dia.

“Selain itu, disahkannya omnibus law tahun lalu, yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Beliau telah menetapkan standar baru dalam pemerintahan Indonesia,” tukasnya.