Cegah Angka Kecelakaan di Jalan Naik, Pemerintah Diminta Lakukan Ini

Liputan6.com, Jakarta Beberapa kecelakaan transportasi darat yang terjadi dalam waktu terakhir seperti menimpa artis Vanessa Angel menjadi sorotan banyak pihak. Hal ini dipandang pengamat masih belum ada jaminan jelas bagi keselamatan perjalanan darat.

Pengamat Tranportasi, Djoko Wtijowarno menilai, upaya meningkatkan jaminan keselamatan pelaku perjalanan khususnya di darat, perlu dimulai memberikan perhatian pada ranah riset.

Dengan begitu, anggaran untuk riset keselamatan dan upaya pencegahan perlu ditambah oleh pemerintah. Tujuannya, agar ada jaminan lebih bagi pelaku perjalanan darat untuk melakukan perjalanan.

“Anggaran untuk riset tentang keselamatan transportasi dan upaya pencegahan perlu ditambah,” kata dia dalam keterangan tertulis kepada Liputan6.com, Jumat (5/11/2021).

Dia menyoroti pemerintah yang belum berhasil menekan angka kecelakaan lalu lintas kecuali saat musim mudik lebaran. Lantaran, pada momen itu, dijalankan operasi khusus untuk mengawasi pelaku perjalanan.

“Pasalnya dilakukan operasi khusus seperti Operasi Ketupat, Operasi Lilin dan yang lainnya di saat itu. Jangan kompromi apalagi pungli terhadap keselamatan. Kemenhub harus menjadikan program keselamatan prioritas kerja dalam indikator kinerja utama (IKU),” kata dia.

Dikatakan jika keberhasilan Kementerian Perhubungan tidak hanya diukur dari sejumlah proyek fisik yang terbangun.

Namun seberapa besar angka kecelakaan transportasi menurun dan keselamatan penggguna transportasi mendapat jaminan selamat dalam berpergian.

Mengacu data dari Korlantas Polri, dalam satu jam, 1-3 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di indonesia.

Djoko menyoroti, dalam sehari sekitar 80 orang tewas di jalan rata dengan korban paling banyak adalah pengguna sepeda motor atau sekitar 75 persen.

“Belum lagi ditambah sejumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka berat dan berujung meninggal dunia juga. Total bisa mencapai 120an orang meninggal dunia setiap hari karena korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya,” kata dia.

Di Indonesia masih banyak mengalami masalah keselamatan transportasi darat yang harus dibenahi. Saat ini, yang mengurus program keselamatan transportasi darat ada di bawah Direktorat Sarana Perhubungan Darat.

“Sudah dipastikan anggaran untuk keselamatan pasti kecil, tidak sebanding dengan tanggung jawab untuk membenahi keselamatan transportasi se-Indonesia,” katanya.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat itu meminta pemerintah untuk mengaktifkan kembali Direktorat Keselamatan Transportasi Darat. Pasalnya, dua tahun terakhir, direktorat ini baru di nonaktifkan oleh Kementerian Perhubungan.

Peniadaan direktorat itu dinilai berdampak pada minimnya program dan anggaran unutk keselamatan di sektortransportasi darat.

“Hal itu menunjukkan pemerintah masih kurang serius mengurusi keselamatan transportasi. Direktorat Keselamatan Transportasi Darat pernah ada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Ada restrukturisasi organisasi di Kementerian Perhubungan, menyebabkan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat dihilangkan,” jelas dia.

Djoko menilai bahwa adanya direktorat yang fokus terhadap keselamatan perjalanan khususnya di sektor darat ini adalah satu hal yeng penting. Meski ada batasan jumlah direktorat di setiap direktorat jenderal.

“Sementara sektor transportasi perkeretaapian, perairan dan udara masih memiliki Direktorat Keselamatan di masing-masing Direktorat Jenderalnya. Memang ada peraturan dari Kementerian Penertiban Aparatur Negara membatasi jumlah direktorat di setiap direktorat jenderal. Namun mengingat kebutuhan yang genting dan penting tidak ada salahnya untuk memberikan tambahan direktorat baru,” paparnya.