3 Manfaat Besar Bagi Indonesia Menjadi Presidensi G20

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia resmi memegang Presidensi Group of Twenty (G20) selama setahun penuh, dimulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. Serah terima presidensi dari Italia (selaku Presidensi G20 2021) kepada Indonesia sudah dilakukan secara langsung pada 31 Oktober 2021 di Roma, Italia.

Presidensi G20 mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”. Melalui tema ini, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Semakin terintegrasinya perekonomian global, keberhasilan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di suatu negara tidak akan dapat bertahan lama apabila tidak diikuti oleh keberhasilan yang sama di negara-negara lain. Melalui forum G20 tersebut, Indonesia berkesempatan mendorong upaya kolektif dunia mewujudkan kebijakan yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi global secara inklusif.

“Ini adalah momentum untuk menjaga Kawasan Indo Pasifik yang netral, sebab pertumbuhan ekonominya yang relatif tinggi, dan ini adalah eranya untuk Asia. Setelah G20, Indonesia juga akan memimpin ASEAN, sehingga ini (G20) sangat tepat waktu, karena saat ini ASEAN merupakan wilayah cukup tenang dengan pertumbuhan tinggi," kata Airlangga dalam acara Power Lunch CNBC Indonesia bertema “Mau Dibawa Ke Mana G20 di Era Presidensi Indonesia?” secara virtual, di Jakarta Jumat (19/11/2021).

"Semoga Indonesia juga bisa membawa basis filosofi yaitu konsultasi dan konsensus, konkretnya adalah musyawarah mufakat, dalam forum G20 tersebut,” lanjut Airlangga.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sedikitnya terdapat tiga manfaat besar bagi Indonesia dengan menjadi Presidensi G20, yakni manfaat ekonomi, pembangunan sosial, dan politik. Dari aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung yang diproyeksikan dapat tercapai dengan menjadi Presidensi G20 (terutama jika pertemuan dilaksanakan secara fisik) antara lain adalah peningkatkan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp 7,4 triliun, dan pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor.

Sehingga secara agregat, diperkirakan manfaat ekonominya dapat mencapai 1,5 – 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF-WBG Annual Meetings 2018 di Bali, karena pelaksanaan pertemuan G20 tahun depan yang direncanakan sejumlah 150 pertemuan dan side events selama 12 bulan.

“Terutama untuk sektor akomodasi, makan-minum, pariwisata, dan yang terpenting adalah branding Indonesia di dunia internasional. Dalam jangka panjang, branding itu akan meningkatkan confidence dari negara-negara lain terhadap Indonesia, dan Indonesia dapat menjadi central stage di dunia,” imbuh Menko Airlangga.

Hingga saat ini, rangkaian Pertemuan G20 Presidensi 2022 berjumlah 150 events yang terdiri dari Pertemuan Working Groups, Engagement Groups, Deputies/Sherpa, Ministerial, dan KTT G20, serta Side Events.

Tiga topik utama yang akan diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia adalah: (i) Sistem Kesehatan Dunia; (ii) Transformasi Ekonomi dan Digital; dan (iii) Transisi Energi.

Menko Airlangga menerangkan, dari dalam negeri Indonesia harus memperkuat sisi kesehatan yaitu vaksin dalam negeri yang bisa membuat resiliensi untuk mengatasi jika terjadi gelombang berikutnya.

“Maka itu, vaksin merah putih, vaksin nusantara ataupun vaksin lainnya yang bisa kerja sama dengan perusahaan farmasi, baik dengan BUMN dan swasta akan terus didorong, agar selain menangani Covid-19, kita bisa juga menghemat devisa,” terangnya.

Terkait digitalisasi, Pemerintah sudah punya roadmap dan mendorong infrastruktur digitalisasi. Dalam hal ini, Indonesia harus mampu memanfaatkan sistem komunikasi satelit orbit rendah atau low earth orbit satellite untuk menjangkau layanan komunikasi hingga wilayah terpencil dan lebih terjangkau. Teknologi ini akan dapat mengatasi kesenjangan digital. Di sisi lain, inklusi keuangan melalui fintech dan digitalisasi, terutama membuat regulatory sandbox untuk melindungi transaksi keuangan masyarakat.

“Untuk transisi energi, Indonesia akan membuat prototype atau percontohan, termasuk kepada dukungan finansialnya, sehingga ini paket percontohan yang bisa direplikasi dan dilihat evaluasinya menjelang KTT G20 nanti,” ujarnya.

Mengenai investasi di Indonesia adalah tentang reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja. Saat ini implementasinya adalah dengan sistem yang dibangun di Kementerian Investasi dengan OSS RBA. Kedua, kebijakan Indonesia untuk melakukan hilirisasi yang menciptakan nilai tambah untuk melengkapi Global Value Chain, misalnya Indonesia mendorong sustainable palm oil sehingga itu menjadi komoditas ekspor andalan.

“Tentu ekosistem terkait hilirisasi bisa didorong keluar, karena ini adalah salah satu sektor unggulan Indonesia, baik kompetitif maupun komparatif. Sektor manufaktur sangat diminati, karena berbagai negara dengan bekal pengalaman pandemi Covid-19, mereka akan berisiko kalau hanya bergantung kepada satu negara saja dalam Global Supply Chain-nya,” ucap Menko Airlangga.

Indonesia juga akan mengupayakan koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang lebih seimbang, membuat G20 lebih adaptif terhadap krisis, dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum global.