Jelang Presidensi G20, Menko Airlangga Minta BEI Segera Luncurkan Carbon Trading

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, berharap dalam menyambut momentum Presidensi G20 di tahun 2022, PT Bursa Efek Indonesia bisa segera meluncurkan carbon trading.

Carbon Trading merupakan program untuk menekan emisi dengan menargetkan pengurangan karbon dioksida.

Sehingga melalui program carbon trading ini, suatu negara yang memproduksi emisi karbon lebih banyak dapat mengeluarkan emisi tersebut dari negaranya. Sedangkan negara yang memiliki emisi lebih sedikit bisa menjual hak menghasilkan emisi sesuai batasnya ke negara atau wilayah lainnya.

“Dalam Presidensi di Indonesia G20 tahun ini sampai dengan tahun depan, mulai tanggal 1 Desember sampai dengan Oktober tahun depan ini, diharapkan carbon trading bisa diluncurkan. Ini menjadi PR sendiri untuk timnya Pak Inarno (direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia),” kata dalam CEO Networking, Selasa (16/11/2021).

Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian lingkungan hidup dan tentunya OJK perlu mempersiapkan regulasi kerjanya untuk perdagangan carbon trading ini.

“Kita ingin agar ini bisa dilakukan di Indonesia, bukan dilakukan di negara lain. Pemerintah terus melakukan koordinasi agar ekonomi terus terjaga. Saya berharap para pihak di industri pasar modal dapat meningkatkan kontribusinya dan menjaga momentum,” ujar Airlangga Hartarto.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Selanjutnya, dengan diselenggarakannya penyerahan presidensi G20 dan COP26, Pemerintah melihat ada beberapa hal yang menjadi tantangan dan perlu dipahami, misalnya dalam COP 26 kemarin disepakati bahwa penurunan temperatur 1,5 derajat tetap harus dilakukan untuk mendukung perubahan iklim.

Disamping itu, Menko mengapresiasi apa yang dilakukan Bursa Efek Indonesia dalam bentuk peluncuran Green Bond, namun mungkin perlu ada tambahan di mana bursa efek perlu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri LHK terkait carbon trading.