Teguran Jokowi ke Pertamina dan PLN Dinilai Sangat Tepat

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo baru saja menegur keras PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Jokowi kesal karena banyak investasi ke dua perusahaan tersebut terkendala.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, poin-poin arahan yang disampaikan Jokowi sudah tepat dan menjadi catatan bagi PLN dan Pertamina untuk menindaklanjuti. Mengingat catatan-catatan tersebut sangat penting terhadap keberlanjutan investasi yang dilakukan.

"Apa yang disampaikan Presiden dengan begitu gamblang dan terbuka kepada masyarakat, menandakan adanya keterbukaan yang dibangun oleh pemerintah saat ini," kata Mamit di Jakarta, Senin (22/11/2021).

Terkait pandangan sulitnya berinvestasi di BUMN, kemudahan berinvestasi bukan hanya berada di BUMN, tapi juga terkait dengan Kementerian Investasi/BKPM dalam memperlancar dan mempermudah masuknya investasi.

Menurutnya, PLN dan Pertamina sudah sangat terbuka untuk mencari partner investor bagi proyek yang sedang berjalan. Sehingga tidak akan memperlambat jika semua syarat sudah terpenuhi.

"Untuk mencari partner itu bukan hal yang mudah. Butuh penilaian sesuai dengan standar Good Corporate Governance (GCG) dan juga kebutuhan. Investor harus memastikan bahwa mereka mempunyai dana dan juga kapasitas dalam bermitra," jelas Mamit.

Jokowi pun menyinggung pembangunan Kilang Tuban dalam arahan tersebut yang kemajuannya masih lambat. Mamit menilai, proyek ini membutuhkan lahan yang cukup besar sehingga masih terkendala dengan pembebasan lahan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Program pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia pasti ada kendala terhadap pembebasan lahan, sehingga akan menghambat progres pembangunan.

"Pembebasan lahan ini mesti dilakukan secara bertahap dan perlahan karena luasan area yang dibebaskan besar sekali. Belum lagi Pertamina harus memikirkan juga relokasi terhadap warga yang terdampak. Pastinya membutuhkan waktu untuk menyelesaikan perihal lahan tersebut. Isu soal lingkungan juga bisa menganggu pelaksanaan pekerjaan pembebasan, padahal sejatinya Pertamina sudah mendapatkan ijin AMDAL dari KLHK untuk pekerjaan tersebut," paparnya.

Berjalan secara pararel dengan pembebasan lahan saat ini, Pertamina juga tengah melakukan proses pembuat Front End Engineering Design (FEED) untuk Kilang Tuban. Sehingga pada saat pembebasan lahan selesai dilakukan bisa dilakukan dengan proses pembangunan konstruksi kilang.

"Jadi, Pertamina sudah berada dijalur yang tepat karena memang sudah dikejar deadline untuk bisa selesai di 2027 untuk Kilang Tuban ini. Apalagi, Pertamina sudah membentuk Joint Venture bersama partner yaitu Rosneft dengan adanya Pertamina Rosneft. Semua akan bekerja secara optimal dan terarah," pungkas Mamit.