Pengembangan EBT Selaras Komitmen Menekan Laju Pertumbuhan Emisi Gas Rumah Kaca

Liputan6.com, Jakarta Konsumsi energi dari sumber energi baru dan terbarukan (EBT) diperkirakan akan terus melonjak dalam beberapa dekade ke depan. Untuk itu, pemerintah pun menjadikan pengembangan EBT sebagai prioritas utama untuk meningkatkan ketahanan energi nasional jangka panjang.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, langkah Indonesia mengembangkan EBT ini selaras dengan komitmen dunia dalam menekan laju pertumbuhan emisi gas rumah kaca.

"Untuk menekan laju emisi, Pemerintah telah menyusun Peta Jalan transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) dengan strategi antara lain pengembangan utama EBT secara masif," kata Arifin Tasrif dalam keterangan tertulis, Minggu (28/11/2021). 

Seiring dengan hal tersebut, strategi lainnya adalah mendorong penggunaan kendaraan listrik, dan pengembangan interkoneksi transmisi, dan smart grid.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hal yang sama. Ia menyampaikan pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi berbasis pembangunan rendah karbon.

"Pertumbuhan ekonomi perlu dijaga dan hal ini menjadi momentum untuk melakukan transisi ekonomi hijau dengan memprioritaskan pembangunan rendah karbon yang inklusif dan berkeadilan," ungkapnya.

Indeks Ketahanan Energi

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto menguraikan adanya penguatan indeks ketahanan energi nasional dari tahun ke tahun. Saat ini, indeks ketahanan energi nasional berada di angka 6,57 atau masuk kondisi tahan (6 s/d 7,99).

"Kenapa kita belum mencapai kategori sangat tahan? Sebab dua aspek ini yaitu accessibility dan acceptability masih sangat kurang, meskipun pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur gas, juga BBM melalui program BBM satu harga, kita membangun SPBU kecil di daerah 3T. Sedangkan untuk aspek acceptability ini terkait dengan lingkungan," kata Djoko.

Terkait aspek acceptability, Djoko menyampaikan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia pada 2020 baru 11,2 persen. Namun angka ini sudah cukup meningkat dibandingkan 2015 yang sebesar 4 persen.

"Kita menuju 23 persen di 2025. Artinya kalau kita melakukan business as usual, mudah-mudahan ini bisa tercapai, dan di 2050 31 persen, kemudian di 2060 di mana kita punya target net zero emission, mudah-mudahan EBT sudah di atas 50 persen," harapnya.

Dukungan transisi energi sendiri, sambung Djoko, secara umum dapat dilakukan melalui regulasi harga gas sebesar USD 6 per MMBTU, Rancangan Undang-Undang EBT dan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Harga EBT.

Tak hanya itu, terdapat beberapa dukungan lain dari pemerintah, seperti penyusunan Rancangan Perpres Cadangan Penyangga Energi, zero flaring gas, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.

Di sisi lain, rektor ITB Reini Wirahadikusumah menjelaskan Indonesia telah berkomitmen untuk NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat lagi, salah satunya dengan pengembangan pengetahuan mengenai CCS dan CCUS yang dapat berkontribusi dalam tujuan pencapaian NZE tersebut.